NasDem Minta Pemprov DKI Jakarta Koordinasi dengan Pusat demi Tarif LRT Jabodebek Murah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat soal pengenaan tarif LRT Jabodebek.

Tarif maksimal Rp 20.000 per orang, dianggap terlalu besar sehingga dikhawatirkan tak mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi massal tersebut.

“Iya dong harus mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat karena ini kan untuk kepentingan rakyat. Pemprov DKI atau pemerintah pusat ini kan sama-sama pemerintah yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya,” kata anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter pada Jumat (13/10/2023).

Jupiter mempertanyakan bagaimana rakyat ingin sejahtera jika tarif transportasi terlalu mahal.

Baca juga: LRT Jabodebek Mulai Beroperasi, Pengamat Minta Warga Mengengah Atas Tinggalkan Kendaraan Pribadi  

Idealnya tarif transportasi dibuat lebih murah sehingga menekan kemacetan karena mobilitas kendaraan pribadi berkurang.

“Rakyat gimana sejahtera kalau sedikit sedikit harga mau dinaikkan. Harga sembako naik, transportasi juga naik. Itu loh yang kita tidak inginkan,” imbuh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya, kereta yang relnya ada di atas itu bukan hanya di Jakarta tapi terintegrasi untuk warga Bodebek.

NasDem menginginkan, tarif transportasi umum tak naik dan tetap murah untuk menjaga stabilitas agar masyarakat masih nyaman menggunakan transportasi umum.

“Kalau semua pakai kendaraan pribadi ya macetnya luar biasa di Jakarta,” imbuhnya.

Baca juga: Kabar Baik, Pengguna Commuter Line Naik LRT Jabodebek Bisa Pakai KMT, Terintegrasi LRT Jabodebek

Dia menyebut, tarif ideal untuk LRT Jabodebek sekitar Rp 5.000. Jika pemerintah pusat tetap menginginkan tarif mencapai Rp 20.000, dia menyarankan DKI untuk memberikan dana subsidi untuk warganya naik LRT.

“Tidak boleh naik dong, kan APBD DKI Jakarta besar kalau untuk mensubsidi itu masih bisa. Kecuali APBD DKI Jakarta di bawah Rp 50 triliun, ini kan masih mampu untuk menopang mensubsidi,” ungkapnya.

Selain itu, Jupiter menganggap APBN yang dimiliki pemerintah pusat juga sangat besar. Bahkan pajak pertambahan nilai (PPN) juga naik dari 10 persen menjadi 11 persen.

“Habis pandemi warga banyak kehilangan pekerjaan, begitu selesai pandemi pajak malah naik. Intinya kami tidak setuju kalau transportasi (tarifnya) dinaikan,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.