Jokowi Lampaui SBY, Menteri Paling Banyak Korupsi, Ray Rangkuti: Ini Rekor dalam Sejarah!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode ini ternyata tak lebih baik dari presiden sebelumnya.

Seperti diketahui pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada sekitar lima menteri yang terlibat korupsi.

Publik pun marah dan menghukum Partai Demokrat pada Pemilu 2014, hingga hasilnya gembos.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Mentan Syahrul, Anies: Kami Ingin Hukum Tanpa Pembedaan Latar Belakang

Kepercayaan publik membuncah saat Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 RI.

Publik seolah percaya Indonesia akan lebih baik, setidaknya dari aspek korupsi.

Ternyata, jelang pensiun ini sudah ada enam menterinya (dari dua periode) yang tersandung kasus korupsi, sama seperti era SBY.

Menteri yang korupsi itu adalah: Menteri Sosial Idrus Marham dengan kasus korupsi proyek PLTU Riau, Menpora Imam Nahrawi dengan kasus suap dan hibah koni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan kasus suap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster.

Selanjutnya, Mensos Juliari Batubara dengan kasus suap bansos Covid-19, dan Menkominfo Johnny G Plate dengan kasus korupsi pembangunan BTS.

Baca juga: Rugikan Negara Rp 236 Miliar, Pejabat Anak Usaha Telkom Jadi Tersangka Korupsi

Terbaru adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang hingga kini kasusnya sedang disidik KPK.

SYL sendiri sudah mundur dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral, karena ingin fokus menjalani pemeriksaan KPK.

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di era kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan bukti lemahnya pengawasan internal.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Ketua Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menanggapi kasus dugaan korupsi Mentan SYL yang saat ini ramai diperbincangkan.

“Bisa secara begitu ya melihatnya, bahwa pengawasan di internal pak Jokowi ini enggak terlalu kuat, sehingga begitu mudah orang terjerat kasus korupsi,” kata Ray kepada awak media di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/10/2023).

“Saya kira untuk kali pertama dalam sejarah kepemimpinan nasional, di mana anggota kabinetnya banyak sekali yang masuk penjara, apalagi kalau dihitung periode pertama,” sambungnya.

Menurut Ray, Jokowi terkesan tidak terlalu menegur anggota kabinetnya jika terlibat kasus korupsi.

Lain hal jika angka nilai korupsi itu fantastis atau kasusnya berkaitan dengan sektor yang dekat dengan publik.

“Kalau dilihat polanya ini ada sektor-sektor di mana publik itu dikorupsi, kayaknya pak Jokowi enggak bisa kompromi, sehingga dengan begitu dia membiarkan saja, kalo (benar korupsi) kemudian ditangani,” tutur Ray.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai keputusan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mundur dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sebagai suatu hal positif.

Hal ini terkait SYL yang telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian setelah tersangkut kasus dugaan korupsi.

"Ya justru bagus, mengundurkan diri itu sesuatu yang pas ya, tepat kalau SYL mengundurkan diri daripada menunggu ditahan lalu diberhentikan Jokowi. Jadi sudah tepat kalau menteri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka ya lebih tepat mengundurkan diri," kata Ujang, kepada Tribunnews.com, Jumat (6/10/2023).

Ujang menjelaskan, hal tersebut kerap terjadi di negara lain yang demokrasinya mapan dan minim kasus korupsi.

"Bahkan, di luar negeri itu kan jauh-jauh hari ketika disebut-sebut pun ketika disebut soal kasus korupsi itu biasanya di negara yang demokrasinya mapan dan korupsinya minim, maka mengundurkan diri," jelasnya.

"Nah di kita (Indonesia) ini kan kalau sudah ramai, sudah menjadi tersangka, misalkan sudah mau ditahan baru mengundurkan diri. Tapi saya melihat sesuatu yang positif kalau Syahrul Yasin mengundurkan diri," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, memastikan bawah Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle.

"Ya konsekuensinya gitu (Reshuffle)," kata Pratikno seusai menerima kedatangan SYL di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/10/ ).

Terkait kabar kursi Mentan akan diisi partai lain selain NasDem, Pratikno tidak menjawabnya.

Menurut dia, surat pengunduran diri SYL baru akan diproses.

"Oh kita kan ini kan surat saja baru kita terima tentu saja saya akan melaporkan dulu ke Pak Presiden nanti tindaklanjutnya kami kabarkan segera," ujarnya.

Baca brita Wartakotalive.com lainnya di Google News