Pakai Sistem Pemilihan Ini, Jokowi Berpeluang Besar Jadi Ketua Umum PDIP dan Sukses Geser Megawati

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Usulan Guntur Soekarnoputra yang mengusulkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDI-P viral di media sosial.

Pernyataan putra Presiden Republik Indonesia, Soekarno dalam kolom opini di Harian Kompas pada Sabtu (30/9/2023) itu pun ditanggapi banyak pihak.

Satu di antaranya disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.

Dirinya berpendapat usulan kakak kandung Megawati Soekarnoputri itu bisa saja terwujud.

Namun demikian, dia menerangkan, hal ini akan tergantung bagaimana format Kongres PDI-P pada 2025 untuk memilih pemimpin partai dilakukan.

Jika pemilihan menggunakan sistem terbuka di mana DPD dan DPC diberikan kebebasan untuk memilih calon Ketum PDI-P yang baru, peluang Jokowi memimpin partai banteng cukup besar.

"Jokowi sendiri masih memiliki bekal populisme dan elektabilitas yang memadai untuk menggaet basis dukungan publik," kata Umam dikutip dari Kompas.com pada Kamis (5/10/2023).

Umam berpendapat, di bawah kepemimpinan Jokowi, PDI-P justru bisa menguatkan citranya.

Di mana, citra sebagai partai "wong cilik" semakin melekat jika kepemimpinan PDI-P dijalankan oleh Jokowi yang kuat mempunyai basis dukungan dari publik.

"Sehingga tampilnya Jokowi sebagai Ketum partai bisa menguatkan citra PDI-P sebagai partai yang dekat dengan rakyat. Partainya wong cilik," imbuh dia.

Kendati demikian, Umam menilai masih adanya tantangan bagi Jokowi untuk bekerja lebih keras berkontestasi dalam pemilihan ketua umum PDI-P.

Tantangan yang dimaksud jika PDI-P kembali menggelar Kongres dengan agenda pemilihan ketua umum secara aklamasi.

"Jika metode pemilihannya menggunakan sistem aklamasi, maka pola rekrutmen calon-calon Ketum PDI-P yang baru akan cenderung terkooptasi oleh kekuatan status quo," jelas dia.

Baca juga: Rakyat Diminta Berhenti Makan Beras karena Mahal, Said Didu: Uang Rakyat Bapak Habiskan untuk Utang

Baca juga: Harga BBM dan Beras Naik, Tingkat Kepuasan Rakyat Ikut Naik, Said Didu: Makin Menderita Makin Puas

"Sehingga, tidak akan banyak memberi ruang terbuka bagi para pendatang baru untuk bermanuver dan mengonsolidasikan jaringan kekuatannya di DPD maupun DPC untuk mendukung pencalonannya dalam suksesi kepemimpinan PDI-P yang baru," sambungnya.

Dengan kata lain, lanjut Umam, jika PDI-P tetap kukuh pada skema aklamasi, maka peluang Jokowi untuk masuk dalam ajang kontestasi regenerasi kepemimpinan partai akan relatif terbatas.

Di saat yang sama, model pendekatan aklamasi ini akan memberikan peluang besar bagi Ketua DPP PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani untuk tampil sebagai ketua umum yang baru.

"Karena bagaimanapun juga, selain Puan merupakan trah langsung dari Soekarno dan Megawati, Puan sendiri juga merupakan pekerja partai yang selama ini betul-betul siang malam mengurusi dinamika, stabilitas dan efektivitas infrastruktur partai," jelasnya.

"Sehingga wajar jika Puan mendapatkan mandat amanah dalam estafet kepemimpinan di PDI-P," tambah dia.

Namun di sisi lain, Umam menilai PDI-P perlu mencermati pendekatan aklamasi yang akan menjadi "karpet merah" bagi Puan sebagai ketua umum.

Sebab, tak dipungkirinya, kondisi demikian akan dituding sebagai cara-cara politik tradisional yang melanggengkan sistem patronase dan politik dinasti.

"Namun memang patut diakui, pendekatan politik tradisional itu terbukti efektif mengonsolidasikan mesin politik PDI-P, serta membentuk kuat karakter, loyalitas dan kegigihan kader-kader PDI-P dalam menghadapi berbagai transisi politik dan jatuh bangunnya PDI-P di hadapan kekuasaan politik di negeri ini," pungkas Umam.

Tanggapan Jokowi Diusulkan Jadi Ketua Umum PDIP

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal dirinya yang diusulkan menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggantikan Megawati Soekarnoputri yang telah menjabat selama 24 tahun.

Jokowi mengatakan dia ingin pensiun setelah masa jabatan presidennya selesai. Dia ingin pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah.

“Waduh, saya mau pensiun pulang ke Solo,” kata Jokowi usai menghadiri perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa ada banyak kader PDIP yang lebih muda dari dirinya. Ditanya siapa sosok tersebut, dia menyebutkan nama-nama anak Megawati, seperti Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

“Banyak yang muda-muda. Ada Mbak Puan, Mas Prananda. Gitu kan,” ujar dia singkat, dipantau dari program Breaking News KompasTV.

Adapun wacana Jokowi menjadi Ketum PDI-P salah satunya diusulkan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra. Guntur juga menyarankan Megawati untuk menjadi Dewan Pembina PDI-P setelah tak menjabat sebagai Ketum.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa dia setuju jika Jokowi menjadi salah satu kandidat Ketua Umum PDI-P.

“Setuju. Pokoknya, kader PDI-P yang diusulkan (menjadi ketua umum) oleh siapapun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua PDIP kan? Ya tidak masalah,” ujar FX Rudy, Senin (2/10).

Namun dia menegaskan bahwa hal ini bergantung pada keputusan Kongres PDI-P.

Adapun, putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan memberikan tanggapan dan mengaku tak memiliki wewenang soal wacana sang ayah jadi Ketum PDI-P.

“Yang berhak menjawab itu pimpinan, saya cuma kader biaya. Bukan ranah saya,” tegas Gibran, Selasa (3/10/2023).

Tanggapan PDIP Soal Usulan Guntur Soekarnoputra

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto merespons soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI-P.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Sebelumnya, usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDI-P disampaikan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

Putra sulung Presiden Pertama RI, Soekarno, itu juga mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri berganti posisi sebagai Dewan Pembina PDI-P.

Terkait usulan tersebut, Hasto mengatakan, proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sementara itu, forum pergantian ketua umum, kata Hasto, akan dilakukan lewat kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.

Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.

"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," jelasnya.

Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.

Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," pungkasnya, dilansir dari Antara.

Megawati Dipastikan Tolak Jokowi

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga angkat bicara terkait Guntur yang mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP.

Jamiluddin menyatakan bahwa usulan Guntur tersebut dipastikan akan ditolak Megawati walaupun kualitas Presiden Jokowi jauh lebih mumpuni untuk menjadi Ketua Umum PDIP.

Sebab, Megawati telah mempersiapkan putra dan putrinya untuk menggantikan kepemimpinannya di PDIP

"Kecil kemungkinan usulan Guntur itu dituruti Megawati Soekarnoputri," tutur Jamiluddin dikutip dari Tribunnews.com.

"Guntur menilai pengalaman Jokowi juga sudah lebih dari cukup untuk menjadi ketum," tambahnya.

Menurut Jamiluddin, kedua anak Megawati yang dipersiapkan tersebut adalah Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Dari segi Puan, Megawati lebih condong memberikan potensi di eksternal dengan kerap memberikan kesempatan Ketua DPR RI itu untuk bertemu para pimpinan parpol lain.

Sementara dari segi Prananda, Megawati nampak seakan memberikan kepada putranya mandat untuk membenahi internal PDIP.

Atas hal itu, menurut analisis Jamiluddin, usulan atau opini dari Guntur Soekarnoputra yang menyebut Jokowi layak menempati posisi Ketum PDIP usai tak lagi jadi presiden akan sulit terwujud.

Guntur Soekarno Putra Usulkan Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP

Sebelumnya, melalui kolom opini yang ditulisnya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur.

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati menjadi Ketua Dewan Pembinanya?" ucap Guntur.

Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama 10 tahun menjadi Wali Kota Solo, dua tahun lebih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan nanti 10 tahun menjadi Presiden RI.

"Yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan, Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno," ungkap Guntur.

Karenanya, Guntur menilai langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu kalau mau dilakukan, melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya. Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?" imbuhnya.

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News