Nasdem Pastikan Mentan Syahrul Yasin Limpo Segera Pulang, Sedang Berobat karena Sakit Prostat

"Kembali ke Tanah Air-nya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah," kata dia.

Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harvick menegaskan tidak.

Baca juga: Terancam Terjerat Kasus Korupsi dan Senjata Ilegal, Menteri Pertanian Syahrul Hilang di Spanyol

"Wah insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah," tutur Harvick.

Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahril sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harvick juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan Mentan.

"Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali," ujar dia.

Seperti diketahui KPK  tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Bahkan, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo selama hampir dua hari.

Dalam penggeledahan di rumah dinas Syahrul, KPK menemukan uang puluhan miliar rupiah dan 12 pucuk senjata api.

Tangkap Syahrul wewenang KPK

Secara terpisah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya tidak dapat ikut mencari keberadaan Menteri Pertahanan Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak di luar negeri.

Yasonna mengatakan, pencarian Syahrul merupakan kewenangan penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kepolisian.

"Kalau kita enggak bisa cari, polisi, KPK yang cari, kalau kita kan kerja (sama) lah dengan negara-negara yang lain," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/10/2023).

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menuturkan, pihaknya juga belum menerima permintaan bantuan dari KPK dalam rangka penyidikan aksus dugaan korupsi yang melibatkan Syahrul.

"Saya belum dapat surat dari KPK berkaitan degan usulan ataupun putusan berkaitan dengan kebutuhan dalam hal proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar dia.

Silmy juga menegaskan bahwa Imigrasi tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK.

"Saya membatasi diri sesuai dengan tugas fungsi kita, ya kan, karena itu ada kewenangan di KPK," ujar dia.