Partai Buruh Lantang Tolak Omnibus Law, Tapi Dukung Capres dari PDIP, Musni Umar: di Mana Nalarnya?

Perkara nomor 46 dimohonkan tiga orang, Agus Ruli Ardiansyah, Mansuetus Alsy Hanu, dan Dewi Kartika.

Dilansir dalam laman MK, salah satu perkara tercatat dengan Nomor 40/PUU-XXI/2023 menilai UU Cipta Kerja cacat secara formil.

Selain itu, berlakunya Pasal 81 UU Cipta Kerja menjadi penyebab terjadinya kerugian yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan.

Secara substansi UU Cipta Kerja juga dinilai para pemohon telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta Kerja yang mempermudah mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kemudian, mereka menilai ada perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

KSPI Dukung PDIP dan Ganjar Pranowo

Meski menolak UU Cipta Kerja, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendeklarasikan diri bakal mendukung bakal capres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. 

Mereka mendukung gubernur Jawa Tengah itu meski partai politik (parpol) tempat Ganjar bernaung, yaitu PDIP mendukung terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selama ini ditolak oleh beberapa elemen buruh. 

"Saya harus berterus terang, (KSPSI) sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Pak Ganjar Pranowo," kata  Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (1/5/2023).

"Jadi, jangan ada beberapa opini menggiring bahwa kenapa buruh yang selama ini membenci omnibus law, mendukung Ganjar dari partai yang mendukung omnibus law. Itu dua hal yang terpisahkan," ujarnya. 

Ia menila Ganjar sebagai sosok yang diperlukan untuk memimpin Indonesia karena berani berdialog dengan buruh secara langsung. 

"Karena Pak Ganjar-lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan," ujarnya.

Sementara itu, Ganjar menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan organisasi buruh kepadanya. 

"Saya senang karena diskusinya cukup tajam, membicarakan bagaimana kesejahteraan buruh, bagaimana perlindungan buruh, bagaimana sistem pengupahan, termasuk regulasi yang ada di omnibus law," kata Ganjar. 

Menurut dia, berdasarkan hasil diskusinya, buruh bukan menolak UU Cipta Kerja, tetapi mempersoalkan klaster ketenagakerjaan yang ada di beleid tersebut.