Puan Maharani Ajak PSI Gabung Dukung Ganjar, Kaesang Pangarep: Boleh, Asal Win Win, Bukan Win Lose

Pengamat politik Hendri Satrio menilai bergabungnya Kaesang dengan PSI merupakan langkah pintar Jokowi di kancah politik nasional.

Jokowi disebut menanam pengaruhnya di berbagai partai.

"Gabungnya Kaesang di PSI jangan saja dihitung Kaesangnya, tapi juga hitung Jokowi. Apalagi, Kaesang jadi Ketum (Ketua Umum), maka sangat besar peluang PSI menembus Senayan," ucap Hendri, Selasa (26/9/2023).

"Ini adalah bentuk kejeniusan langkah politik Jokowi, tidak ada yang sangka Jokowi akan menanamkan pengaruh di banyak partai politik dan menguasainya," jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaesang yang memulai karier politik saja.

Tapi juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya.

"Kaesang jadi Ketum PSI, gantikan Giring Ganesha ya itu skema yang sudah didesain dan direncanakan," ujarnya.

"Saya sudah prediksi seperti itu, itu kan keinginan Jokowi kita tahu kan PSI partainya Jokowi," imbuhnya.

"Manut tegak lurus sama Jokowi, jadi kalau Kaesang ketumnya tidak aneh, karena memang partainya Jokowi," lanjut Ujang.

Bergabungnya Kaesang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri hingga PDIP.

"Jokowi sedang bermain api dengan Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP), juga sedang bermain-main dengan PDIP ya apapun itu jadi keputusannya Jokowi," ucapnya.

Ujang menyinggung soal peraturan internal PDIP bahwa seluruh anggota keluarga inti kader partai, terlebih bagi para kader yang menduduki jabatan publik, tidak boleh aktif di partai lain.

Namun, dirinya mempertanyakan PDIP yang menilai Kaesang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi, setelah menikah.

"Tapi ada aturan di internal PDIP bahwa satu keluarga satu partai artinya sejatinya kalau kita konsisten dengan peraturan PDIP mestinya dipecat," ucapnya.

Menurut Ujang, apalagi jika melihat kasus yang terjadi kepada Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail.