Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI, Grace Natalie Bangga, Cak Imin: Peta Politik Berubah

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyebut bergabungnya Kaesang ke PSI akan mengubah konstelasi politik nasional.

Menurutnya, pilihan PSI memberi Kaesang posisi sebagai ketua umum sebagai langkah berani.

"Ya, pertama saya tentunya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaesang. Ini tentu akan mengubah konstelasi tentu saja," ucap Cak Imin, Selasa (26/9/2023).

"Di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai ketua umum ini, sebagai pilihan yang berani. Dan Mas Kaesang saya kenal, sebagai orang yang berani mengambil langkah-langkah politik," tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, bergabungnya Kaesang Pangarep ke PSI tidak bisa hanya dibaca dari sosok Kaesang yang memulai karier politik saja.

Tapi juga tentang langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya.

"Malam ini Kaesang jadi Ketum PSI, gantikan Giring Ganesha ya itu skema yang sudah didesain dan direncanakan," ujarnya.

"Saya sudah prediksi seperti itu, itu kan keinginan Jokowi kita tahu kan PSI partainya Jokowi," imbuhnya.

"Manut tegak lurus sama Jokowi, jadi kalau Kaesang ketumnya tidak aneh karena memang partainya Jokowi," lanjutnya saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (25/9/2023).

Bergabungnya Kaesang ke PSI juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan Megawati hingga partai PDI Perjuangan.

"Melihat bahwa Jokowi sedang bermain api dengan Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP), juga sedang bermain-main dengan PDIP ya apapun itu jadi keputusannya Jokowi," ucap dia.

Ujang menyinggung soal peraturan internal PDIP bahwa seluruh anggota keluarga inti kader partai, terlebih bagi para kader yang menduduki jabatan publik, tidak boleh aktif di partai lain.

Namun, dirinya mempertanyakan PDIP yang menilai Kaesang sudah bukan lagi keluarga inti Jokowi, setelah menikah.

"Tapi ada aturan di internal PDIP bahwa satu keluarga satu partai artinya sejatinya kalau kita konsisten dengan peraturan PDIP mestinya dipecat," ucapnya.

Menurut Ujang, apalagi jika melihat kasus yang terjadi kepada Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail.