Waspada Buat ASN yang Suka Bikin Status di Medsos Soal Pilpres 2024, Bakal Kena Semprit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini rakyat Indonesia sedang antusias pada persoalan Pilpres 2024.

Informsi mengeai capres/cawapres pasti diserap, karena mereka sudah ada idola yang hendak dipilih.

Begitu juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun kepada mereka harus waspada.

ASN dilarang menunjukkan kesukaan pada capres/cawapres tertentu atau mendukung seorang caleg.

Jika dilakukan ASN itu bakal kena semprit alias teguran, bahkan jika mendukung secara langsung ada sanksi tambahan.

Sebab, ASN dituntut untuk netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Baca juga: KPU Minta Bacaleg Golongan ASN, TNI, Polri, BUMD dan BUMN Mengundurkan Diri dari Pekerjaannya

Untuk itu, pemerintah menerbitkan larangan bagi ASN mendukung salah satu capres/cawapres.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden, Minggu (24/9/2023), ASN dilarang mengunggah postingan, mengomentari, membagikan, menyukai, mengikuti, serta bergabung ke grup atau akun peserta Pemilu.

Pemerintah menyusun jenis larangan kegiatan serta sanksi yang akan diberikan kepada ASN.

Di antaranya dilarang memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta Pemilu dan pemilihan.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Tekankan Netralitas ASN dalam Pemilu untuk Jaga Kepercayaan Publik

Selain itu, ASN dilarang Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

ASN juga tidak boleh menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberi tindakan atau dukungan secara aktif.

Para abdi negara juga tidak boleh mem- posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

Para ASN juga dilarang mengunggah foto bareng peserta pemilu di medsos atau media lain dengan capres cawapres, caleg, cagub cawagub, cabup cawabup, serta calon wali kota dan wakilnya.

Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanski moral berupa pernyataan secara terbuka atau tertutup. Hal itu sesuai dengan pasal 15 ayat (1), (2), (3) PP 42/2004.

Adapun SKB ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Nasional.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan, terdapat 10 provinsi yang berpotensi rawan netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Adapun 10 provinsi itu di antaranya Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung.

"Inilah posisi provinsi yang kerawanannya tinggi, maka pada 10 provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat," ucap Lolly, Minggu (24/9/2023).

Pihaknya, kata dia, berharap pemerintah daerah di sepuluh provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN melakukan pencegahan dengan ketat.

Salah satu pencegahan dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik.

"Pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah pelanggaran," tutupnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News