Partai Demokrat Mengaku Tidak Bisa Hadir dalam Pertemuan Sekjen KIM di DPP Partai Golkar Malam Ini

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan, bahwa pihaknya akan tidak hadir dalam agenda pertemuan delapan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Diketahui, Agenda pertemuan tersebut akan dijadwalkan di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Rabu (20/9/2023) malam ini.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina mengatakan, pihaknya tengah sibuk persiapan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang akan digelar pada Kamis (21/9/2023) mendatang.

Kemudian, Jovan mengatakan, jika malam ini akan ada gladi bersih yang dihadiri langsung Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Baca juga: Partai Demokrat Dukung Prabowo Subianto, Pengamat Singgung Suara Pemilih dari Kelompok Islam Politik

Baca juga: TNI Komitmen Netral di Pemilu 2024, Gus Imin: Jangan Cuma Petinggi, tapi Seluruh Prajurit

Baca juga: Demokrat Merapat ke Prabowo Subianto, Puan Maharani Yakin Ada Partai Lain Dukung Ganjar Pranowo

"Sekjen Partai Demokrat, Bang Teuku Riefky Harsya sudah berkomunikasi secara langsung dengan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Waketum Partai Golkar Nurul Arifin untuk menginformasikan ketidakhadiran Partai Demokrat malam ini," kata Jovan dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

"Untuk selanjutnya, pasca deklarasi, Partai Demokrat akan mengikuti setiap rangkaian kegiatan bersama dengan teman-teman koalisi baru kami untuk memenangkan capres usungan kami di Pilpres 2024," tandasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat dipastikan bergabung dalam kapal besar Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto.

Hal itu ditandai dengan kehadiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (17/9/2023).

Suara Pemilih dari Kelompok Islam Politik

Partai Demokrat bakal resmi deklarasikan bergabungnya ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Partai Demokrat berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah Bacapres Anies Baswedan gandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin alias Cak Imin, sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai dengan bergabungnya Partai Demokrat KIM, nantinya Anies Baswedan semakin sulit kuasai basis suara tradisional, dari kelompok Islam Politik.

Menurut Ray, perpaduan Prabowo Subianto dan SBY merupakan perpaduan dua tokoh yang relatif banyak bersentuhan dengan kelompok-kelompok Islam politik.

"Situasi ini akan berdampak makin sulitnya Anies Baswedan mendapatkan basis suara tradisionilnya, yakni kelompok Islam Politik."

"Besar kemungkinan, pemilih dari Islam politik akan mengalihkan dan menjatuhkan suara ke Prabowo," ucap Ray Rangkuti, pada Rabu (20/9/2023).

Menurut Ray, kelompok Islam Politik itu juga terhalang masuk ke Anies Baswedan karena terhalang saat gabungnya Abdul Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies.

"Pada saat yang sama, mereka juga punya halangan masuk ke pasangan Anies disebabkan kehadiran Cak Imin," ujarnya.

Sementara dengan suara Ganjar Pranowo, kata dia, tidak akan berdampak sama sekali, mengingat pemilih Ganjar Pranowo umumnya tidak berasal dari pemilih Anies, Prabowo, apalagi AHY.

"Sehingga tidak ada dampak signifikan atas kehadiran Demokrat di koalisi Pak Prabowo," jela dia.

Ray Rangkuti menilai mayoritas pemilih Ganjar Pranowo umumnya berada di garis tengah, nasionalis atau Islam moderat.

Bahkan, persatuan kembali Demokrat dengan Gerindra dinilai dapat mensolidkan pemilih Ganjar karena dirasa koalisi Ganjar tidak abu-abu.

Sebaliknya, kata dia, bergabungnya partai berlambang Mercy itu akan menyulitkan koalisi Prabowo, sebab jargon Demokrat adalah perubahan.

"Maka gabungnya penganut pelanjut kebijakan Pak Jokowi di satu segi, tapi juga ada jargon perubahan di segi lain, seperti menyatukan dua sisi yang berbeda. Maka kesan abu-abunya jadi kuat," jelas dia.

Netralitas TNI Diapresiasi Gus Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin alias Cak Imin apresiasi komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Apresiasi Cak Imin terhadap netralitas TNI di Pemilu 2024 itu sebagaimana disampaikan Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro.

Menurut Gus Imin, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Terutama jelas Gus Imin terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.

"Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu," kata Gus Imin, Rabu (20/9/2023).

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitasnya dalam Pemilu.

"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Nah, di sini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI," jelas dia.

Di sisi lain, Gus Imin juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung.

"Ini akan membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan. Dan misalnya ada pelanggaran ya mau nggak mau harus disangsi tegas," ucap dia.

Berikut 11 point larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit TNI yang harus dipedomani jelang Pemilu 2024:

1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apa pun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada kepada keluarga atau masyarakat

2. Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu dan pilkada

3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di instansi dan peralatan milik TNI

4. Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara

5. Secara perorangan/satuan/fasilitas terlibat pada giat pemilu dan pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI

6. Melakukan tindak dan/atau pernyataan apa pun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat memengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu

7. Secara perorangan/satuan/fasilitas menyambut dan mengantar peserta kontestan

8. Menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia pemilih, panitia pendaftaran pemilih, peserta dan/atau juru kampanye

9. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai

10. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu;

11. Melakukan tindak dan/atau membuat pernyataan apa pun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Kristalisasi Peta Politik

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengucapkan selamat atas bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Diketahui, KIM merupakan koalisi parpol yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres pendamping Anies Baswedan mengatakan bergabungnya Demokrat ke koalisi Partai Gerindra, Golkar dan PAN, akan semakin memperjelas peta politik yang ada.

"Selamat kepada KIM, sehingga semakin mengokohkan barisan tambahan, kami semakin mempercepat kristalisasi peta politik yang ada."

"Ya, tentu menyambut dan menghormati pilihan Demokrat sebagai pilihan untuk kepentingan yang sudah mereka hitung sendiri," ucap Cak Imin kepada awak media dikutip, Selasa (19/9/2023).

Pasangan duet dari Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini juga menghormati keputusan Partai Demokrat tersebut.

"Tentu menyambut dan menghormati pilihan Demokrat sebagai pilihan untuk kepentingan yang sudah mereka hitung sendiri," jelas dia.

Sebelumnya diketahui, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat telah menetapkan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk pilpres 2024 mendatang.

Dukungan itu ditandai dengan datangnya Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023) sore.

Setelah adanya keputusan sikap tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat AHY kini memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk menjalankan agenda perubahan dan perbaikan sebagaimana yang dikedepankan oleh pihaknya.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9/2023).

Adapun mandat itu berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kata Riefky, AHY meminta agar segala sesuatu yang sudah dibangun dengan baik di pemerintahan saat ini untuk dilanjutkan.

Sementara yang belum baik, untuk dapat diperbaiki.

"Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," jelas dia.

Elektabilitas AMIN Melonjak

Peningkatan elektabilitas Anies Baswedan dari hasil survei Politika Research & Consulting (PRC) menunjukkan bahwa apsirasi basis pemilih loyal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat kuat dengan tampilnya Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indostrategic, menjelaskan bahwa peningkatan elektabilitas Anies dari 14 persen (April 2023) jadi 18,3 persen (September 2023) tidak lepas dari kuatnya sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang diikuti oleh aspirasi basis pemilih loyal PKB.

"Hasil survei PRC mengindikasikan kuatnya aspirasi basis pemilih loyal PKB atas tampilnya Cak Imin sebagai bakal cawapres," ujarnya.

"Hal ini bisa menjadi amunisi politik untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal PKB," imbuhnya.

Kata Umam, pada saat yang sama, perubahan cepat arah koalisi PKB juga telah diantisipasi oleh mesin politiknya untuk sosialisasikan pasangan bakal capres-cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) pascadeklarasi pada 2 September 2023.

Berdasarkan hasil survei Politika Research & Consulting (PRC) terhadap 1.200 responden di Jawa Timur yang dilakukan pada 8-12 September 2023, elektabilitas Anies Baswedan naik sekitar 4,3 persen, dari 14,0 persen pada April 2023 meningkat menjadi 18,3 persen pada September 2023.

Selain itu, sekitar 33,7 persen pemilih di Jawa Timur menyatakan masih mungkin berubah pilihannya terhadap bakal capres.

Tak hanya elektabilitas, hasil survei PRC juga menunjukkan popularitas Anies Baswedan di Jawa Timur naik dari 80,4 persen pada April 2023 menjadi 82,0 persen pada September 2023.

Lagi-lagi peningkatan ini hanya terjadi dalam waktu 7 hari sejak deklarasi pasangan Anies - Cak Imin.

(Wartakotalive.com/M27)