PA 212 Gelar Aksi Bela Warga Rempang, Rohmatullah: Gaya Pengusiran Pemerintah Mirip VOC

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Persaudaraan Alumni (PA) 212 gelar unjuk rasa di depan patung kuda Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023) siang.

Massa aksi membawa sejumlah alat peraga seperti spanduk, mobil komando, poster dan lainnya.

Ketua Presidium Masyarakat Banten Bersatu, Rohmatullah Romeo menjelaskan, aksi hari ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Rempang, Batam

"Ini bentuk solidaritas antar sesama manusia, kami menyikapi dengan keras atas tindakan represif pemerintah dan juga aparat terhadap rakyat di Rempang," katanya saat ditemui Wartakotalive.com, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Dihujat karena Perintahkan Piting Warga Rempang, Panglima TNI Yudo Margono Akhirnya Minta Maaf

Namun, ia tidak bisa menyebutkan jumlah massa yang hadir di lokasi untuk menyuarakan pembelaan tergadap warga Rempang.

Rohmatullah menegaskan, bahwa seluruh komponen masyarakat dari berbagai daerah turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Rempang.

Bahkan, massa aksi ada yang datang dari Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek.

"Tindakan aparat dan pemerintah telah mengusir warga dari tempat kelahirannya, kami berharap pemerintah mencabut izin investasi di sana," katanya.

Menurutnya, gaya pengusiran pemerintah dan aparat kepolisian sama seperti VOC pertama kali masuk ke Indonesia.

VOC yang merupakan gabungan pengusaha di Eropa ini masuk dengan kerjasama ekonomi.

Ternyata, mereka justru menjajah rakyat Indonesia selama ratusan tahun dan ia tidak mau Pulau Rempang bernasib sama.

"Kasus di Rempang bisa kita anologikan adalah VOC gaya baru, jadi jelas rakyat diusir dari tempat kelahirannya," terangnya. 

Baca juga: Kemenkeu Bantah DJP Jadi Alat Politik untuk Menakuti Pengusaha yang Mendukung Anies di Pilpres

Proyek tak akan dibatalkan

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada alasan mencabut proyek-proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dicabut.

Luhut pun mempertanyakan mengapa ada pihak yang menginginkan proyek strategis itu dibatalkan.

Jika dicabut atau dibatalkan, hal itu justru berpotensi merugikan Indonesia.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki.

Jangan main cabut. Itu kan merugikan kita," kata Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Luhut menjelaskan jika proyek Rempang Eco City diteruskan, kemampuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Indonesia akan membaik.

Selain itu, Luhut menyebut Rempang Eco City juga akan menciptakan lapangan kerja. Tak hanya itu, ada juga teknologi fotovoltaik yang akan dibangun di situ.

Baca juga: Ultimatum untuk Warga, Pulau Rempang Harus Kosong pada 28 September Ini

"Di Rempang itu ada potensi (investasi) yang bagus karena di situ nanti mau bikin fotovoltaik. Itu nanti jadi solar panel, jadi semikonduktor," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City dihentikan lantaran bermasalah.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," tulis keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (14/9/2023).

PP Muhammadiyah mengecam kebijakan pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk kepentingan industri swasta.

"Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik," tulis keterangan tersebut.

Gunakan TNI untuk mediasi

Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta masyarakat Rempang, Kepulauan Riau tidak perlu takut terhadap keberadaan prajurit TNI.

Yudo mengatakan, prajurit TNI di Batam diminta oleh pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memberikan bantuan pengamanan.

Baca juga: VIDEO : Penampakan Lokasi Relokasi Warga Rempang Masih Berupa Hutan dan Belum Rampung

Yudo meminta masyarakat di Rempang menggunakan prajurit TNI sebagai media komunikasi, menanyakan beberapa hal yang belum dipahami terkait kemelut pengosongan tiga pulau di Batam itu.

"Enggak usah merasa takut, justru gunakan TNI-Polri, satpol PP untuk berkominikasi, tanya lah," ujar Yudo saat ditemui awak media di Dermaga Batu Ampar, Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

Yudo mengatakan, prajurit TNI yang berjaga di kawasan Rempang tidak dilengkapi dengan senjata. Mereka berasal dari kesatuan Komando Resor Militer (Korem), Komando Armada (Pangarmada), Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat.

"Kalau ada hal yang mungkin dianggap rawan atau membahayakan ya silakan laporkan di situ," ujar Yudo seperti dilansir Kompas.com.

Menurutnya prajurit dari kesatuan itu diterjunkan di wilayah Rempang karena diminta oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ia mengatakan, TNI tidak akan menerjunkan prajurit sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO) jika tidak diminta oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Kalau tidak ada permintaan ngapain saya harus ke situ, kita tarik semua," tutur Yudo.

Panglima minta maaf

Pada kesempatan tersebut, Yudo juga meminta maaf kepada masyarakat terkait pernyataannya yang menyebut prajurit memiting warga Rempan satu per satu dengan pasukan dalam jumlah yang sama.

Menurut Yudo, "piting" merupakan kebiasaan yang sering dilakukannya ketika masih kecil di desa.

Adapun Pusat Penerangan (Puspen) TNI mengklarifikasi pernyataan itu dan menjelaskan bahwa piting berarti memeluk.

"Tapi kalau pengertian masyarakat lain-lain ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Yudo.

Sebelumnya, Yudo menyebut TNI bertugas mem-back up polisi dalam proses pengamanan di Pulau Rempang.

Namun, ia menjadi sorotan lantaran dalam rekaman video rapat di Mabes TNI Cilangkap, menyampaikan perumpamaan jika terdapat 1.000 warga maka 1.00 prajurit diterjunkan untuk "memiting" warga satu persatu.

"Umpama masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan (prajurit TNI) 1.000. Satu miting satu itu kan selesai.

Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu," ujarnya dalam Pengarahan Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu 2023 yang disiarkan langsung oleh Mabes TNI, Selasa (12/9).

Terkait hal ini, pihak TNI telah menyampaikan klarifikasi bahwa kata "Piting" itu berarti merangkul.

Di sisi lain, Yudo juga telah menyampaikan permintaan maaf jika ucapannya menimbulkan pemahaman yang berbeda di masyarakat.

Kondisi sosial di Rempang memanas karena pemerintah meminta warga di 16 desa pada tiga pulau di Batam pindah.

Area itu yang luasnya mencakup 16.000 hektar akan digunakan untuk lokasi pabrik kaca dan panel surya.