PBNU Hanya Orangtua PKB, Tidak Mungkin Terus Menerus Menyuapi, Gus Yahya: Saya Juga Anggota Partai

WARTAKOTALIVE,.COM, JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku hubungan lembaganya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang tidak erat.

Sebagai lembaga non-partisan PBNU harus menjaga jarak dengan PKB, sama halnya dengan partai-partai lain.

Gus Yahya menegaskan tidak ada kepentingan pribadi atau politik terkait sikap PBNU dengan PKB.

Dia bahkan menegaskan sabagai salah satu pendiri PKB dan sampai saat ini masih menjadi anggota partai.

Awalnya, awak media menanyakan hubungan PKB dengan PBNU yang dinilai tak harmonis sejak Gus Yahya memimpin lembaga ormas Islam terbesar itu.

"Memang tidak erat, sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai lainnya, karena semua ini kami anggap sama," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Belum Dapat Dukungan, Cak Imin Diminta Paparkan Pemikirannya di Depan Elit PKS

Gus Yahya kemudian menyinggung bagaimana PKB lahir dari rahim NU yang dimotori oleh para pengurus PBNU pada saat itu.

Alasan PBNU saat itu membentuk PKB karena ada banyak tokoh yang meminta agar ada partai yang bisa menjadi penampung suara warga Nahdliyin.

Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU hanya orangtua PKB yang tak bisa terus-menerus menyuapi suara warga Nahdliyin.

"Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional, dan kami juga persilakan kepada masyarakat khususnya kepada warga NU, kami persilakan masyarakat untuk menilai partai-partai secara rasional," ujarnya.

Gus Yahya kemudian menyinggung bahwa dirinya ikut memperjuangkan kelahiran PKB.

Bahkan, ia mengungkapkan, rumahnya yang berada di Rembang sering dijadikan tempat rapat untuk mematangkan PKB.

"Dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi, sebagai Ketua Umum PBNU, sebagai Ketua Umum PBNU saya tidak boleh menyeret NU ke dalam PKB.

Baca juga: Tanggapi Rapor Merah Hasil Survei SMRC, Anies Baswedan: Ya Enggak Apa-apa

Sebagaimana halnya tidak boleh menyeret NU ke dalam partai yang lain untuk mendukung calon ini, calon itu, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi," ujarnya menegaskan.

Ada sanksi

Sebelumnya Gus Yahya mengingatkan pengurus PBNU agar tidak mengatasnamakan lembaga untuk kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

PBNU akan memberikan sanksi jika masih ada pengurusnya yang melakukan politik praktis atas nama NU.

"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis langsung kita tegur.

Kemarin, ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur," ujar Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9/2023) malam.

"Karena, misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU. Ini endak boleh. Kita tegur. Tapi, misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari, itu hak pribadinya, tapi kalau menggunakan lembaga tidak boleh," tegasnya.

Gus Yahya lantas mengungkapkan, ada mekanisme yang dilakukan PBNU dalam memberi sanksi terkait politik praktis tersebut.

Pertama, pengurus yang melakukan pelanggaran akan diingatkan terlebih dulu. Kemudian, jika masih mengulangi, akan ada peringatan kedua.

Baca juga: Sikap PKS Soal Deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin: Anies Baswedan Ok, Cak Imin? Nanti Dulu

"Kalau diulangi lagi, ya bisa diberhentikan. Itu semua ada mekanismenya. Jadi kita ikuti seperti itu, tapi biasanya sekali diperingatkan sudah kapok," ujar Gus Yahya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan jika ada bakal calon presiden (capres) yang mengatasnamakan NU, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Namun, kepada bakal capres yang bersangkutan NU tidak bisa memberikan sanksi apabila bukan pengurus PBNU.

"Kalau mengatasnamakan lembaga tidak boleh. Kalau ada (bakal) capres mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU, ya kami cuma bisa mengatakan itu tidak benar misalnya begitu.

Tapi kan kami ndak bisa memberi sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," kata Gus Yahya.

Lebih lanjut, Gus Yahya juga memberikan respons soal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang mengimbau agar masyarakat tidak memilih calon presiden yang memecah belah masyarakat.

Ia menilai imbauan Menag tersebut bersifat positif.

"Saya kira mungkin ya kalau buat saya sih itu positif supaya masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan seperti itu.

Sejauh ini, kita lihat keadaan masih aman-aman saja. Kita belum tahu perkembangan nanti," katanya lagi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketum PBNU: Saya Tak Pernah Keluar dari PKB Sampai Hari Ini, tapi Saya Tak Boleh Menyeret NU"