Politisi PKS Minta Pemprov DKI Jakarta Bikin MCK untuk Ribuan Warga di Permukiman Padat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat di permukiman padat penduduk.

Upaya ini juga dalam rangka penurunan stunting dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Hal itu diungkapkan Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro, saat rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023 DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/9/2023) petang.

Baca juga: Tekan Kasus Stunting, Kadin DKI Jakarta Berikan Bantuan MCK untuk Warga Ibu Kota

PKS menyebut, saat ini masih banyak di permukiman padat penduduk di Jakarta yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK), sehingga mereka nekat membuang air besar di badan air atau bukan di MCK.

“Di Kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki MCK,” ujar Karyatin dalam paparannya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini lalu meminta DKI untuk mengupayakan anggaran pembuatan MCK dalam bentuk septic tank komunal.

Dengan begitu, mereka memiliki sanitasi yang baik sehingga terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri e-coli.

Baca juga: Tingkatkan Standar Kebersihan Sopir, MCK Pool Truk di Batuceper Tangerang Direnovasi

“Pemprov DKI Jakarta perlu mengupayakan anggaran untuk pembuatan MCK komunal bagi warga atau dalam bentuk septic tank komunal agar mereka bisa memiliki sistem sanitasi yang baik meskipun di lahan yang terbatas dengan biaya yang tidak besar,” katanya.

Selain itu, Karyatin menilai bahwa pemprov juga bisa mengupayakan anggaran dari perseroan daerah, perseroan negara maupun pihak swasta.

Harapannya, alokasi biaya tidak akan menyedot banyak dari APBD.

“Pemprov DKI Jakarta bahkan bisa mengupayakan dukungan dari BUMD maupun dari corporate social responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta besar di Jakarta untuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal tersebut sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar,” pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News