Setelah Diperiksa KPK, Cawapres Cak Imin Bakal Tour de Wali Songo Selama Dua Hari, PKB: Agenda Rutin

"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar. Jadi, In Shaa Allah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan," jelas Cak Imin. 

Cak Imin berharap keterangannya dapat membantu pihak KPK. 

Namun, dirinya enggan membeberkan keterangan secara detail, karena menurut Cak Imin, itu adalah kewenangan dari KPK. 

"Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi,” tutup Cak Imin.

KPK Sedang Pertaruhkan Integritas dan Profesionalisme

Di sisi lain, KPK memertaruhkan integritas dan profesionalisme ketika mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berharap lembaga anti-rasuah itu tetap percaya diri untuk mengungkap berbagai kasus korupsi politik di Indonesia.

Hal itu disampaikannya sesaat setelah kegiatan Launcing Survei LPI bertajuk "Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih" di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Merespons pemanggilan Ketua Umum PKB, Muhamin Iskandar atau Cak Imin, Boni jelaskan KPK harus tetap tegas untuk mengungkap kasus apapun dengan tetap menjaga integritas dan profesionalismenya.

Ia menyebutkan dari survei LPI memperlihatkan bahwa kelompok kelas menengah intelektual ini masih berharap dan meyakini, KPK dapat menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan bersih.

"Dalam konteks ini, KPK sebagai institusi negara harus tetap percaya diri. Wibawa negara harus ditunjukkan oleh KPK dan tidak terpengaruh oleh kontroversi yang mengemuka di ruang publik.

"Dari survei yang kami lakukan, terhadap kelas menengah intelektual masih berharap dan meyakini KPK dapat jadi tulang punggung pemberantasan korupsi dalam menciptakan pemilu yang bersih."

"Survei ini juga memperlihatkan bahwa, kelas menengah intelektual juga meyakini bahwa upaya yang dilakukan oleh KPK merupakan upaya hukum, jadi masih tetap di koridor itu."

Meski begitu, KPK juga harus tetap menjaga integritas dan profesionalismenya" ulasnya.

Ia melanjutkan, bahwa pemilu merupakan momentum strategis bagi KPK untuk menekan laju korupsi politik di Indonesia.