Pilpres 2024, Surya Paloh Bakal Deklarasikan Anies-Cak Imin Besok, Partai Demokrat: Pengkhianat!

Bagi Demokrat keputusan yang sangat instan itu membuat Koalisi Perubahan retak, bahkan hancur.

Demokrat pun menyalahkan peran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dalam terciptanya duet Anies-Cak Imin.

Kepada Anies, Demokrat juga kesal, karena mau menuruti perintah Surya Paloh, tanpa berdiskusi dengan mitra Koalisi Perubahan.

Sekjen Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, pun merinci kronologi perpecahan Koalisi Perubahan ini.

Menurut Rifky, keterlibatan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dimulai ketika Anies dan sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu pada 23 Januari 2023, di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.

Saat itu, kata Rifky, Anies mengajak AHY 'menjemput takdir' sebagai pasangan Capres - Cawapres 2024-2029, dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, dan AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS.

Setelah itu, lanjut Rifky, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada 14 Februari 2023, dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi enam butir kesepakatan.

Isi kesepakatan itu adalah penetapan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres, memberikan bakal capres mandat untuk menentukan bakal cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan bakal capres-bakal cawapres dideklarasikan, bakal capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik, dan membentuk sekretariat KPP.

"Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," kata Rifky.

Alhasil, kata Rifky, atas persetujuan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem, maka Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai bakal cawapres pada 14 Juni 2023.

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan," ujar Rifky.

Selain itu, kata Rifky, Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat utama yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat utama ini juga telah disampaikan kepada publik," ucap Rifky.

Partai Demokrat kemudian mendesak Anies supaya segera mendeklarasikan bakal cawapres karena merosotnya elektabilitas.

Rifky mengatakan, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," papar Rifky.

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ujar Rifky.

Permintaan supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres disampaikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 24 Agustus 2023.

Sehari kemudian, permintaan itu juga disampaikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Agustus 2023.

Lalu kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada 26 Agustus 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," ucap Rifky.

Mulanya, kata Rifky, deklarasi bakal cawapres Anies akan dilakukan pada awal September 2023.

Sebelumnya Anies disebut menulis surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada AHY pada 25 Agustus 2023.

Isi dari surat itu, lanjut Rifky, adalah meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapres.

Akan tetapi, di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Menurut Rifky, pada 29 Agustus 2023 malam bertempat di Nasdem Tower, secara sepihak Surya Paloh menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," kata Rifky.

Sehari kemudian, yakni pada 30 Agustus 2023, Anies tidak menyampaikan secara langsung keputusan itu kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Rifky mengatakan, Partai Demokrat kecewa dan merasa dikhianati dengan keputusan Anies yang menerima usulan Surya Paloh buat berduet dengan Muhaimin Iskandar.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," papar Rifky.

Demokrat Tetap di Koalisi Perubahan

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Partai Demokrat tidak akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal ini menanggapi tawaran untuk ikut dalam koalisi Nasdem-PKB pasca dipilihnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Herzaky mengatakan alasan tidak ikut dalam tawaran tersebut, lantaran apa yang dilakukan dengan dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres Anies adalah bentuk pengkhianatan.

Selain itu, manuver semacam ini dianggap sebagai wujud penghinaan terhadap Partai Demokrat.

"Kalau kami jelas tidak (ikut), kami sampaikan. Karena apa? ini namanya sudah masuk ke dalam pengkhianatan dan sudah dalam artian menghina partai kami, menghina bagaimana kami selama ini bersama-sama punya komitmen yang tegas dan jelas dalam Koalisi Perubahan, kita bangun sejajar dan diskusi terbuka," katanya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam di YouTube tvOne, Kamis (31/8/2023).

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat mempersilahkan jika memang Nasdem dan PKB akan berkoalisi dengan ditunjuknya Cak Imin sebagai cawapres Anies.

"Ya silahkan kalau misalnya memang itulah jalan terbaik buat mereka, ya silahkan. Hanya yang sangat kami sayangkan, politik bukan hanya pragmatisme tapi bagaiman kita membangun bangsa ini dengan cara yang beretika," katanya.

Lebih lanjut, Herzaky membenarkan bahwa baliho Anies yang terpasang telah diturunkan oleh kader Partai Demokrat di daerah pasca peristiwa ini.

Ia menyebut, para kader sudah muak dengan Anies lantaran tidak ada komitmen dan keseriusan dalam berkoalisi.

"Ya begitu kami informasikan, kader-kader langsung bilang 'tenang saja, langsung kita ganti, nggak ada lagi, muak' mereka bilang," kata Herzaky.

"Kenapa? Tidak ada komitmen sama sekali, tidak ada keseriusan," sambungnya.

Tak hanya baliho, Herzaky menyebut para kader Partai Demokrat juga bakal menghapus postingan wajah Anies di media sosial.

"Situasi hari ini, tidak perlu kita perintahkan apa-apa, banyak dari kader menjapri (menghubungi) setelah mendapat rilis (kata kader) 'Pak kita turunkan semua, tidak hanya baliho, tetapi juga postingan di media sosial yang ada muka Mas Anies," katanya.

(Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra/Kompas.com)