Berita Jakarta

Dana Subsidi Transjakarta Dipangkas Rp 1 Triliun, Kontradiktif dengan Sosialisasi Angkutan Umum

Pemangkasan dana subsidi Transjakarta Rp 1 triliun kontradikif dengan upaya penggunaan transportasi publik untuk tekan macet dan polusi

Wartakotalive/Nuri Yatul Hikmah
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tampak menjajal Transjakarta jurusan Kalideres-Bandara Soekarno Hatta, Rabu (5/7/2023). Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menggencarkan penggunaan transportasi publik demi menekan kemacetan dan polisi udara dipertanyakan. Soalnya dana subsidi atau public service obligation (PSO) untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dipangkas sekitar Rp 1 triliun 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menggencarkan penggunaan transportasi publik demi menekan kemacetan dan polisi udara dipertanyakan.

Soalnya dana subsidi atau public service obligation (PSO) untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dipangkas sekitar Rp 1 triliun

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, hal ini sangat kontradiktif dengan rencana pengurangan dana PSO PT Transjakarta untuk kebutuhan operasional yang awalnya Rp 3,9 triliun akan dipotong Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2024.

Eneng menungkapkan kekecewaannya terhadap perihal ini, bukannya pro terhadap transportasi publik, malah anggaran subsidinya dipangkas.

“Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara tapi kenapa malah potong subsidi PSO Transjakarta?. Ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola Transjakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Eneng pada Senin (28/8/2023).

Eneng menilai kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara, mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik.

Baca juga: Tekan Polusi Udara, TransJakarta Bakal Terapkan Retrofitting Demi Mempercepat Elektrifikasi Bus

Selain itu kebijakan tersebut juga dapat mengurangi kemacetan di DKI karena jumlah pengguna kendaraan pribadi akan berkurang.

“Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya,” ujar Eneng dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik.

Baca juga: Transjakarta Terapkan Sistem Pangkat Bagi Sopir untuk Tekan Kecelakaan

Pemprov mestinya pro terhadap hal ini maka anggarannya pun lebih mendukung peningkatan kualitas transportasi publik bukan beli mobil listrik untuk ASN.

“Ketimbang beli mobil listrik untuk ASN mending dorong Transjakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin untuk meminimalisir kemacetan dan polusi udara,” jelasnya. (faf) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

 

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved