Isi Kritikan Rocky Gerung Soal IKN yang Nyaris Pecah Belah Suku Dayak, Padahal Maksudnya Bela

Namun yang terjadi adalah Presiden Jokowi dan kabinetnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota tanpa Amdal, di situ maksiatnya.

Jadi logikanya terbalik. Seperti menaruh kereta di depån kuda itu kok tolol.

Makanya kita harus diskusikan ini karena menjadi problem dunia. Itu yang menyebabkan saya mengkritik IKN.

Ngapain bikin IKN yang isinya adalah semen, batangan besi sambil merusak ekosistem.

Saya pernah satu waktu tiba di bandara Banyuwangi ada seorang bapak berprofesi petani sawit membawa dua anaknya. 

Katanya saat Pak Jokowi kampanye janjinya harga sawit akan stabil dengan harga Rp 2000-2500, dengan perhitungan itu dia bisa menyekolahkan hingga kuliah kedua anaknya di Jawa Timur, namun pada waktu ketemu saya harga sawit cuma Rp 700, berati salah satu anaknya harus dipulangkan ke Sumatera.

Baca juga: Viral Polisi Dilatih Bahasa Mandarin, Mabes Polri Bantah Isu Tempatkan Polisi Berbahasa Cina di IKN

Janji pemerintah membatalkan harapan satu keluarga. Ini seperti butterfly effect. Kalau alasannya permintaan gak ada maka pemerintah harus memitigasi, kasih dong beasiswa untuk anak petani ini.

Kalau kabinetnya berhasil apa harus kita puji? Ya enggak. Karena janji mereka menaikkan ekonomi. Kalau janji menaikkan dari 4 persen jadi 7 persen memang itu kewajiban pemerintah. Tapi kalau bisa naik hingga 12 persen baru kita kasih pujian.

Mari kita kasih kritikan yang paling tajam. Kritik adalah dasar dari demokrasi yang mesti  cari solusi kabinet yang kita gaji, anggota DPR. Masyarakat yang bayar pajak ke mereka .

Heran dituding pecah belah suku Dayak

Pengamat Politik Rocky Gerung mengaku heran karena dirinya dituduh menghina masyarakat adat Dayak. Kritikannya soal Ibu Kota Nusantara (IKN) justru ingin melindungi mereka.

"Saya justru membela hak masyarakat adat agar tidak dieksploitasi oleh investor Tiongkok," kata Rocky, Jumat, 4 Agustus 2023.

Rocky mengaku menyesalkan pihak yang memprovokasi masyarakat adat Dayak.

Padahal, dia kerap dimintai pendapat soal IKN oleh masyarakat adat Dayak.

"Mungkin sudah lima atau enam kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas dan masyarakat adat Dayak untuk dimintai pendapat," katanya.