PDIP Tolak Kebijakan ERP untuk Atasi Masalah Kemacetan dan Polusi Udara di Jakarta

Kedua, meminta para tergugat dan turut tergugat agar menjalankan putusan Citizen Law Suit (CLS) oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Ketiga, meminta pemerintah berhenti mencari alasan untuk melepas tanggung jawab pengendalian polusi udara dan keempat meminta pemerintah berhenti memberikan solusi palsu dalam upaya memulihkan kualitas udara Jakarta.

“Bertahun-tahun masyarakat telah mengingatkan pemerintah, bahkan juga telah menempuh jalur pengadilan agar pemerintah mengambil langkah serius mengatasi polusi udara. Namun, sampai saat ini, jangankan menikmati hasil, upayanya saja tidak dioptimalisasi,” kata Suci pada Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, jutaan manusia hidup dalam ancaman penyakit, dan ratusan ribu hidup dalam penderitaan. Bahkan ribuan orang telah meregang nyawa akibat polusi udara.

“Alih-alih melakukan terobosan kebijakan di tengah masih banyaknya catatan yang tidak kunjung dibenahi, pemerintah justru abai, cenderung menyepelekan masalah, hingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontradiktif dan menawarkan solusi palsu,” jelas Suci. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.