Heru Budi Hartono Yakin ASN Patuhi Aturan WFH untuk Tekan Polusi Udara Jakarta

Menurutnya, sangat tidak seimbang solusi yang ditawarkan pemerintah karena tidak bisa menekan kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Seharusnya pemerintah memiliki solusi yang efektif dan parmanen karena saat ini Jakarta sudah masuk kategori darurat polusi udara akibat kemacetan.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang melanggar UU No 22 tahun 2009, seperti persyaratan angkutan umum," ucap Edison.

Pembangunan infrastruktur di Jakarta tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang setiap hari terus terjadi pertambahan.

Pemerintah juga harus meningkatkan kuakitas Angkutan umum agar bisa terintegrasi ke seluruh daerah penyanggah, harga terjangkau, aman dan nyaman.

"Sebanyak apapun jalan yang tersedia tidak akan mampu menampung jumlah kendaraan yang populasinya tidak terkendali," ungkapnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dipanggil Presiden RI Joko Widodo ke Istana Negara Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/8/2023) siang.

Heru Budi Hartono membahas memgenai Work From Home (WFH) demi mengurangi trasportasi yang digunakan oleh pegawai sipil negara (PNS) DKI.

"WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," katanya di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News