Panji Gumilang Jadi Tersangka, Mahfud MD Bahas Nasib Santri Al-Zaytun, PBNU Siap Tampung Santri

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta – Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) turut memberikn tanggapan terkait nasib pondok pesantren atau Ponpes Al Zaytun, usai Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Seperti diketahui, Panji Gumilang merupakan pimpinan ponpes Al Zaytun.

Dalam pernyataannya Mahfud mengatakan pemerintah tetap menjamin hak pendidikan para santri di Ponpes Al Zaytun.

"Kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan pondok pesantren Al-Zaytun," jelas Mahfud MD, Rabu (2/8/2023).

"Karena Al-Zaytun itu sebagai lembaga pendidikan pesantren tidak ada masalah, sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid," katanya lagi.

Kemudian Mahfud menginformasikan bahwa pada hari ini bersama dengan sejumlah menteri terkait, dan Gubernur Jawa Bawat Ridwan Kamil, mereka akan menggelar rapat untuk membahas keberlangsungan Ponpes Al Zaytun.

Adapun menteri yang dimaksud yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri (Mendag) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM  (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Dalam waktu satu hari ini saya akan segera mengatakan rapat dengan Menko PMK dengan Menag, Mendagri,  Menkumham dan dengan Gubernur Jawa Barat," jelasnya.

Selanjutnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku siap jika diminta menampung siswa atau para santri pondok pesantren Al Zaytun, apabila pemerintah mencabut izin operasional pesantren Panji Gumilang tersebut.

Pria yang akarab disapa dengan Gus Yahya ini mengatakan PBNU memiliki banyak lembaga pendidikan yang bisa dimanfaatkan.

"Dari NU sendiri, kami siap kalau nantinya misalnya disuruh menampung siswanya," kata Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

"Saya kira organisasi yang lain juga siap. Jadi enggak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini," imbuhnya.

Namun Gus Yahya mengakui ia tidak ingin mendahului keputusan hukum yang berlaku.

"Yang penting sekarang hukumnya dulu bagaimana. Kalau hukumnya sudah selesai konsekuensinya, kita bicarakan. Kalau hukumnya nyatakan harus ditutup, tutup. Kalau ndak, ya jangan," ujarnya.