Kasus Kabasarnas dan Staf Administrasinya, LABH Bulan Bintang Pertanyakan Sikap Profesionalisme KPK

Adapun dari pihak Puspom TNI/ Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto merasa keberatan atas penetapan tersangka dan penanganan perkara oleh KPK.

Dengan mendasari UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat saja ajukan keberatan melalui mekanisme Praperadilan.

"Kalau KPK betul mengakui kekeliruannya dan telah meminta maaf, maka itupun tidak cukup, KPK tetap harus mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) karena hanya itu satu-satunya prosedur menghentikan perkara" jelasnya.

"Lantas kalaupun ada pihak yang tidak setuju dengan penghentian oleh KPK juga punya hak yang sama untuk ajukan praperadilan atas SP3 oleh KPK itu"

"dan meminta perkara dibuka kembali, putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 sudah memungkinkan hal itu di mana pihak ketiga yakni korban atau pelapor, LSM dan ormas, dapat maju sebagai pemohon praperadilan atas SP3 tersebut" tambahnya.

Irfan akui, dengan dilanjutkannya atau dihentikannya proses hukum sesuai prosedur hukum, maka nantinya hakim praperadilan lah yang akan memutuskan apakah KPK berwenang atau tidak menangani perkara tersebut.

Irfan menegaskan kembali bahwa KPK jelas menyalahi prosedur karena tidak berwenang menyidik TNI aktif secara sepihak tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Puspom TNI.

Namun sikap KPK menghentikan perkara dengan hanya meminta maaf dan tidak mengeluarkan SP3 juga menyalahi prosedur.

"Akibatnya perkara menggantung, Pihak Ketiga yang ingin mempersoalkan penghentian ini juga terhalang karena ketiadaan produk hukum penghentian yang jelas,"

"Kami mendesak KPK harus profesional dalam menggunakan kewenangan penyidikan karena ini menyangkut hak asasi seseorang kalau wewenang penyidikan dipergunakan tidak professional" tegasnya.

(Wartakotalive.com)