Buntut Kritik Rocky Gerung, JK Sebut Jokowi Mirip Soeharto: Setelah 10 Tahun Muncul Macam-macam

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akhirnya buka suara melihat gaya kepemipinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mata pria yang akrab disapa JK ini, gaya kepemimpinan Jokowi sudah tidak ideal.

JK menilai telah terjadi penyimpangan, sehingga memicu kritik dari kelompok mayarakat yang peduli bangsa.

Namun, respons Presiden Jokowi tak memperlihatkan sosok yang demokratis, mau menerima kritik, dan tak 'tipis telinga'.

JK yang merupakan mantan Wapres ke-10 dan ke-12 RI mengatakan, Presiden Jokowi kian mirip dengan gaya kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia menilai, saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter.

“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya," ujarnya dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun (memimpin) masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,” imbuhnya dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Presiden Jokowi Undang Rakyat Rayakan HUT ke-78 RI di Istana Negara, Simak Caranya

“Sekarang juga begitu kelihatannya, setelah 10 tahun, ah munculah, mulai macam-macam. Berbagai masalah,” kata JK lagi.

Ia mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Soekarno.

JK menceritakan, awal mula republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidential atau parlementer.

Kemudian pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.

Baca juga: Prabowo Subianto Dinilai Lebih Totalitas Lanjutkan Program Presiden Jokowi Ketimbang Ganjar Pranowo

“Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial, setelah kembali ke UUD 1945,” ucapnya.

JK menambahkan, syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal dua periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter.

“Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya dua kali (periode)," ucapnya.