Terungkap! Kominfo Berencana Membangun Tower BTS di 4.200 Daerah 3T dengan Anggaran Rp 10,8 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, KEMAYORAN - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat gelar sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menjerat eks Menkominfo Johnny Gerard Plate. 

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul pada BAKTI, Muhammad Feriandi Mirza, Selasa (25/7/2023).

Mirza dihadirkan oleh JPU untuk bersaksi terkait hal-hal yang diketahuinya mengenai program BAKTI Kominfo. 

Diungkap oleh Mirza, program BAKTI itu sebenarnya sudah ada sejak 2015-2020.

Namun, program BAKTI yang terkait dengan kasus korupsi Johnny G Plate, proses pelelangannya baru dimulai pada 2020 dan pelaksanaannya 2021.

Menurut Mirza, dilaksanakannya program BAKTI tersebut merupakan terusan dari mandat Presiden Republik Indonesia (RI) terkait percepatan transformasi digital di Indonesia, terutama di 12.500 daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). 

Baca juga: Sidang Johnny G Plate Hari Ini, JPU Hadirkan Empat Saksi untuk Ungkap Korupsi BTS Kominfo

"Pada saat itu terdapat rapat kabinet terbatas presiden salah satunya terkait percepatan transformasi digital, kemudian masih terdapat 12.500 desa atau kelurahan yang belum terlayani dengan sinyal selular 4G," kata Mirza saat menceritakan kronologis proyek BTS Johnny, kepada Hakim Ketua Fahzal Hendri di muka sidang PN Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). 

"Kenapa 4G? Karena basisnya harus bisa memberi layanan akses internet (saja)," ucap Mirza.

Mirza menilai bahwa proyek itu ditindaklanjuti dengan melakukan internalisir lokasi-lokasi 3T yang menjadi target pembangunan BTS. 

Baca juga: Johnny G Plate Disebut Ngawur oleh PDIP Karena Seret Nama Jokowi di Sidang Korupsi

Kala itu, kata dia, Johnny langsung memerintahkan untuk melakukan percepatan pembangunan, yang ditindaklanjuti dengan perencanaan.

Adapun perencanaan itu dilakukan oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenkominfo, Arifin Saleh Lubis serta Kasubdit / Ketua tim pusat Monitoring & evaluasi Jaringan Telekomunikasi Indra Apriadi.

Kendati begitu, perencanaan secara resmi terkait pembangunan tower BTS itu baru digelontorkan pada Desember 2020.

"Perencanaan terkait identifikasi lokasi, Desember 2020 baru disampaikan secara formal oleh Bapak I Wayan Toni selaku Plt Direktur Utama Pengendalian (PPI)," terang Mirza.

Baca juga: Surya Paloh Utus Kader NasDem Temani Johnny G Plate Hingga Akhir Sidang

Mirza menjelaskan bahwa dalam pengungkapan tersebut, disebutkan ada 7.904 tower BTS yang dibangun dari total 12.500 daerah yang disebutkan presiden.

"Yang dibangun BAKTI hanya 7.904 untuk desa-desa terpencil, itu yang disampaikan Dirut Pengendalian kepada BAKTI, itu keseluruhan. Sebagian lagi (dari 12.500) ditugaskan ke operator selular," jelas Mirza.