Penanganan Pengaduan Masyarakat Ke Presiden Jokowi Tak Punya Payung Hukum, Temuan Disertasi IPDN

Kolaborasi penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden hingga saat ini belum memiliki legal framework sehingga dibutuhkan legal framework berupa payung hukum Peraturan Presiden sebagai dasar kolaborasi penanganan pengaduan masyarakat yang selama ini belum berjalan optimal.

Legal framework menjadi panduan bagi stakeholder untuk menjalankan kolaborasi secara sistematis bukan hanya untuk kebutuhan praktis yang sporadis.

2. Model Collaborative Governance dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden di Kementerian Sekretariat Negara yang dirumuskan promovendus adalah Regulated Collaborative Governance Model, yang menitikberatkan pentingnya dimensi Institusional Design berupa legal framework dalam membangun kolaborasi penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden.

Model tersebut merupakan modifikasi dari model Collaborative Governance yang dikemukakan Ansell and Gash. Novelty Model Regulated Collaborative Governance adalah tahapan proses kolaborasi dapat berjalan optimal apabila didukung oleh legal framework berupa regulasi yang menjadi pedoman untuk berkolaborasi dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden.

Adapun dimensi proses kolaborasi tidak dapat dipisahkan dengan dimensi kepemimpinan fasilitatif, sehingga kepemimpinan fasilitatif berjalan secara bersamaan dengan proses kolaborasi.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, sekaligus sebagai salah satu referensi dalam memperkaya khasanah keilmuan dan sekaligus menjadikan rujukan nagi studi mahasiswa yang terkonsentrasi  pada obyek penelitian yang sama.

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menentukan ciri khas dan standar penyusunan Disertasi Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menonjolkan temuan penelitian dam konsep baru sebagai hasil yang distandarkan.