PDIP Kesal Mohammad Idris Tertibkan Baliho Kaesang di Kota Depok, PKB: Istrinya Bayar Pajak Nggak?

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Setelah beberapa saat baliho Kaesang Pangarep yang ingin ikut Pilkada Kota Depok berdiri kokoh, tak lama lagi akan dibongkar.

Wali Kota Depok Mohammad Idris baru sadar bahwa itu ancaman bagi partainya, PKS yang selama ini menjadi 'penguasa' Kota Depok.

Berbekal kewenangan yang ada padanya, Idris pun bergerak.

Dia megeluarkan surat edaran (SE) untuk segera dilaksanakan kepada Satpol PP, yakni membersihkan Kota Depok dari segala macam baliho.

Fraksi PDIP DPRD Kota Depok menyatakan, surat edaran (SE) penertiban atribut partai politik dan lainnya di Depok tidak urgen.

"Jangan mentang-mentang penguasa daerah, kemudian dia (Idris) keluarkan (menerbitkan SE) saja. Padahal, urgensinya belum penting," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Dukung Kaesang Ikut Pilkada Kota Depok, Relawan Janji Bantu Basmi Tuyul yang Bikin Resah Masyarakat

Menurut dia, masih banyak permasalahan lain di Kota Depok yang seharusnya diurus oleh M Idris.

"Masih banyak hal penting yang masih harus diurus Pak Idris daripada sekadar baliho," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ikravany justru menilai, Idris hendak membatasi ruang gerak Kaesang Pangarep dan lawan politik lainnya melalui SE penertiban tersebut.

Untuk diketahui, Kaesang didorong menjadi calon wali kota Depok oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Urgensinya (penerbitan SE) membatasi Mas Kaesang saja dan lawan-lawan politik beliau (Idris), itu urgensinya," kata Ikravany.

Baca juga: Istri Maju Jadi Caleg PKS di Pemilu 2024, Mohammad Idris Janji Tidak Cawe-cawe Seperti Jokowi

Ikravany pun mempertanyakan apakah Idris hendak mengatur atau membatasi pemasangan atribut parpol.

Menurut dia, jika hendak membatasi pemasangan atribut parpol, pihak yang dirugikan adalah warga Kota Depok.

Sebab, warga Kota Depok memerlukan informasi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2024 yang biasanya tercantum dalam baliho beratribut parpol.

"Surat edaran itu ingin meregulasi ketertiban atau melakukan pembatasan? Kalau pembatasan, yang rugi warga," tutur Ikravany.