Perbaikan JIS Untuk Piala Dunia U-17, Jakpro Dinilai Harus Libatkan Pemerintah Pusat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) harus melibatkan pemerintah pusat untuk memperbaiki Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Pelibatan pemerintah pusat dilakukan demi meringankan biaya perbaikan agar JIS bisa digunakan sebagai venue Piala Dunia U-17.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, perbaikan JIS bisa saja menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun simpanan dari perseroan.

Namun jika Pemerintah DKI melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat maka perbaikan bisa dilakukan oleh kementerian.

“Kalau beban tidak terlalu berat, kenapa harus pemerintah pusat. Kalau berat, APBD DKI tidak menutup itu. Jalau hanya sekitar jalan parkir, saya kira tidak berat, kalau di dalam (JIS) yang tidak tahu,” kata Gembong pada Senin (3/6/2023).

Pria yang juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini menilai, Japkro harus menginventarisir kebutuhan perbaikan di JIS.

Jakpro juga harus menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mengetahui hal tersebut.

“Diinventarisir satu per satu, persoalan mana yang belum memenuhi standar FIFA, kemudian hitung alokasi anggarannya berapa, kalau anggarannya tidak terlalu berat, Pemprov mampu lah,” jelasnya.

“Tetapi kalau bebannya berat tentu harus gotong-royong antara pusat dan daerah, dan BUMD karena ini jangan sampai salah alokasi,” lanjutnya.

Baca juga: Dedek Prayudi Blak-blakan Soal Fasilitas Stadion JIS Jakarta yang Dibangga-banggakan Anies Baswedan

Gembong mengingatkan, agar alokasi anggaran jangan sampai salah. Artinya, duit dikucurkan melalui APBD, tetapi sebetulnya penanganan itu menjadi tanggung jawab perseroan.

Karena itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus menskirining dan mengkolaborasikan rencana perbaikan JIS.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tentu berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Jakpro bisa bersinergi demi kepentingan masyarakat.

“Jadi betul-betul harus dilihat secara jernih mana yang menjadi tanggung jawab Pemprov, Jakpro dan pemerintah pusat. Tugas Gubernur mengkolaborasikan semuanya, agar bisa kerja bersinergi dari tiga pilar itu,” imbuhnya.

Baca juga: Jakpro Diyakini Mampu Perbaiki JIS Sambut Piala Dunia U-17, Golkar: Asal Jangan Diobok-obok Politik

Selain itu, Gembong juga menyoroti beban tugas yang diperoleh Jakpro dari perseroan. Meski BUMD itu memiliki anak perusahaan, tetapi beban tugasnya cukup kompleks dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan properti, utilitas, penataan infrastruktur, revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, pembangunan JIS, perparkiran, gas dan lainnya.

“Jujur saya katakan, beban penugasan yang diberikan kepada Jakpro terlalu berat. Akibat beban yang terlalu berat itu maka dalam konteks penyelenggaraan itu kurang maksimal,” imbuhnya.