Kader Partai Demokrat Lanjut Aksi Cap Jempol Darah Siang ini, Moeldoko: Biar Darahnya Habis

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Militansi kader Partai Demokrat patut diacungi jempol, mereka melanjutkan aksi ekstrem, cap jempol darah.

Aksi tersebut akan digelar Jumat (23/6/2023) pukul 14.00 WIB, berlokasi di kantor DPP Partai Demokrat.

Aksi itu sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap status atau legalitas Partai Demokrat.

Agenda aksi tersebut dibenarkan oleh Herzaky Mahendra Putra.

"Iya benar (agenda aksi cap jempol berdarah) akan ada aksi cap jempol darah," kata Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat.

Menurut Herzaky, dalam aksi tersebut para kader dan simpatisan Partai Demokrat akan turut didampingi oleh Pengurus DPP Partai Demokrat.

Namun, Herzaky tak tahu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang atau tidak.

Baca juga: Pecatan TNI Ruslan Buton Ancam Moeldoko Cabut PK Mahkamah Agung, Jika Tidak Ini yang Terjadi

"Ada pengurus DPP, tapi, belum tahu Mas AHY datang atau tidak," ujarnya.

Aksi serupa sebenarnya terjadi pekan lalu, namun mendapat ejekan dari Moeldoko.

Hal ini membakar darah kader Partai Demokrat, karena Moeldoko seolah anggap remeh.

"Merespons statement KSP Moeldoko yang menyebutkan “BIAR DARAHNYA HABIS” atas Aksi Cap Jempol Darah hari Jumat Minggu lalu," tulis informasi tersebut.

Baca juga: Harap-harap Cemas Menanti Hasil PK Moeldoko, AHY Antisipasi Keputusan di Luar Nalar dari MA

Sebagai informasi, saat ini upaya hukum PK Moeldoko masih bergulir di Mahkamah Agung (MA), setelah pengadilan tinggi menolak kasasi yang bersangkutan atas gugatan Partai Demokrat.

Kendati demikian, hingga kini belum diketahui jadwal sidang pembacaan putusan PK tersebut dari MA.

Foto Moeldoko

Kendati demikian, jiwa besar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga mantan Presiden RI ke-6, tetap memasang foto Moeldoko di Museum SBY, Pacitan, Jawa Timur.

Diketahui, hubungan SBY dan Partai Demokrat dengan Moeldoko memanas sejak terjadinya upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2021 lalu.

Hal itu masih berlangsung hingga saat ini lantaran Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.

Pemasangan foto Moeldoko itu pun mendapat protes dari kader Partai Demokrat.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, melalui akun Twitternya, mengatakan hal itu bermula saat dia bersama sejumlah rekan-rekannya berjalan-jalan di Musem SBY.

Dikatakan Jansen, di museum itu terdapat banyak foto yang dipajang di dinding-dinding museum.

Saat berjalan-jalan itu, Jansen kaget karena melihat ada foto yang menampilkan wajah Moeldoko.

Jansen bersama rekan-rekannya tidak terima atas terpampangnya foto Moeldoko itu.

"Di Museum Pak SBY di Pacitan, di dindingnya terpasang banyak foto. Ketika kemarin jalan2 di dalamnya, di salah satu sudutnya kami kaget. Krn melihat di salah satu dinding terpasang foto ada wajah Moeldoko (salah satunya foto di bawah). Sontak saya dan beberapa teman tidak terima," tulis Jansen.

Pada sore harinya, saat bertemu dengan SBY, Jansen kemudian menyampaikan protes atas adanya foto Moeldoko di museum.

Jansen meminta agar foto yang memuat wajah Moeldoko itu diturunkan saja dan diganti foto yang lain.

Hal ini karena bagi Jansen, Moeldoko dianggap sebagai pengkhianat.

"Sorenya ketika jumpa Pak SBY dgn berapi-api kami ngomong, Pak, mohon izin kenapa foto yg ada wajah Moeldoko itu tidak diturunkan saja, diganti dgn yg lain biar wajahnya tidak ada di Museum ini, penghianat dia itu pak dst”," tulisnya.

Menjawab hal itu, SBY mengatakan bagaimanapun Moeldoko adalah sejarah dari pemerintahannya.

Karena itu tidak mungkin untuk tidak memunculkan wajah Moeldoko di Musem SBY yang memang menceritakan masa pemerintahan SBY.

Menurut SBY, sejarah tetaplah sejarah yang tidak boleh dihapus.

"Beliau kemudian menjawab kami dgn tenang, lebih kurang: “Sudah gak apa-apa, kan memang dia bagian dari pemerintahan saya. Saya yg mengangkatnya jadi KSAD dan Panglima. Ini kan Museum terkait sejarah perjalanan pemerintahan itu, kan tidak mungkin wajah dia sama sekali tidak ada di Museum ini. Sejarah itu ya tetap sejarah tidak boleh kita hapuskan apapun kondisinya.

Biarlah yang dia lakukan skrg menerima balasnya sendiri nanti. Termasuk tentu yg dia lakukan skrg ini sejarah yang juga harus kalian ingat selaku kaderkan dst”."

Menerima penjelasan SBY, Jansen dan teman-temannya akhirnya terdiam dan menerima penjelasan SBY.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News