Ada Permukiman di Kolong Tol Cawang-Pluit, Pemprov DKI Tutup Mata pada Bangli Buntut Kemiskinan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perkampungan kampung kolong tol Cawang-Pluit yang terkuak di media beberapa hari belakangan ini, rupanya mengundang respons prihatin dari masyarakat.

Mereka mempertanyakan kehadiran pemerintah yang seolah tutup mata akan bangunan atau hunian liar di Jakarta.

Lantas benarkah pemukiman di kolong tol seperti itu sebenarnya bukan satu-satunya?

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menjawabnya.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah tahu lama terkait bangunan liar seperti kolong tol Cawang-Pluit, namun dibiarkan.

Oleh karena itu, lanjut Nirwono, kehadiran 'permukiman kolong' itu adalah hal yang lumrah.

"Ini bukan hal baru, bisa ditelusuri sebagian besar kolong jalan layang di bagian utara Jakarta banyak bermunculan hunian liar yang dibiarkan oleh Pemkot atau Pemda DKI Jakarta, karena pihak kelurahan mereka sudah tahu lama," ujar Nirwono saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Cawang-Pluit bagi Warga Miskin, Pengamat: Tamparan Keras untuk Rezim

Menurutnya, perlu ketegasan pemerintah untuk berani menertibkan bangunan liar seperti itu secara bertahap, bijak, dan manusiawi.

"Mereka diberi pilihan jika ber-KTP DKI Jakarta tentu dapat dipindahkan ke rusun terdekat, jika tidak ber-KTP DKI mereka diberi uang kerohiman untuk bekal pulang kampung," jelas dia.

Setelah itu, lanjut Nirwono, pemerintah perlu menjaga ketat lahan-lahan kosong agar tidak ada lagi hunian liar.

Salah satunya dengan membangun ruang terbuka hijau.

Baca juga: Viral Ada Kampung di Kolong Tol Cawang-Pluit, Sebagian Penghuninya Ternyata Warga Eks Kalijodo

"Setelah penertiban kawasan harus dikosongkan dan dijadikan ruang terbuka hijau atau RTH dan dijaga ketat Satpol PP kelurahan setempat agar mereka tidak kembali ke sini atau ada warga lain yang mencoba bermukim disini," kata Nirwono.

Nirwono melanjutkan, hal lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan dan memberikan pendampingan kepada warga agar memiliki pekerjaan yang layak.

"Skema pembiayaan sewa di rusun harus dirundingkan kembali, disertai pendampingan untuk berusaha atau peluang kerja dari Pemda sehingga memungkinkan mereka memiliki penghasilan tetap untuk membayar sewa," jelasnya.

"Misal pekerja sagai pasukan oranye, biru, kuning, atau hijau," pungkasnya.

Lurah Jelambar Baru Buka Suara

Mencuatnya potret kehidupan warga yang bermukim di kolong tol Cawang - Pluit, Jelambar Baru, Tanjung Duren, Jakarta Barat, membuat pemerintah kota (Pemkot) Jakarta Barat turun tangan untuk mendata puluhan warga yang tinggal di tempat tersebut.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

"Dari kelurahan suruh pendataan, dari pendataan mapping apa aja yang diperoleh, kan udah kami laksanakan nih dan sudah kami proses sekalian kami nunggu Jasa Marga hasil rapat internalnya apa aja," jelas Danur.

Danur mengungkap, setelah dilakukan pendataan, diketahui jika sebagian penghuni merupakan warga DKI Jakarta.

Sementara beberapa lainnya merupakan eks warga Kalijodo yang terkena gusuran.

"Kalau ada laporan mereka eks Kalijodo. Cuman itu kan udah lama ya, kayaknya sih keluar masuk situ. Tapi mungkin emang ada yang eks Kalijodo penertiban waktu itu," ungkap Danur.

Danur mengungkapkan, data sementara penduduk yang tinggal di daerah tersebut berjumlah 31 KK dan 108 jiwa.

Sementara jumlah bangunannya, kurang lebih 64 petak.

"Itu data rekap detailnya yah, kalau penduduk tadi ada 108 jiwa, KTP ada yang DKI dan luar DKI," kata dia.

Kendati begitu, saat ditanyai ihwal asal muasal mereka apakah merupakan warga rusun yang terkena penertiban, Danur belum bisa memastikannya.

"Enggak tahu juga tuh. Dulu kan rusun kena penertiban ya, cuman mungkin ada yang kembali lagi ke situ. Karena kan jeda waktunya udah terlalu lama dari 2015, mungkin udah enggak ada disitu, mungkin diwariskan atau gimana," kata dia.

Sementara itu, Danur menyebut jika lahan yang ditempati itu merupakan milik PT Jasa Marga.

Oleh karenanya, pihaknya belum mengambil keputusan apapun. Dia masih menunggu dari Pemkot Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga.

"Kalau rapat dari pak Wali, kemarin beliau cerita juga ke teman-teman Balaikota arahan dari kelurahan bikin pendataan, divalidasi, buat SKPD, makanya Satpol PP turun dilihat semuanya, monitoring semua sifatnya sesuai tupoksi masing-masing," kata Danur.

"(Tindak lanjut) kayak gitu (relokasi) belum ada arahan, kan nunggu pimpinan dari pak Walikota, belum ada rapat lanjutan soal itu," imbuh dia.

Untuk diketahui, kampung kolong tol itu mencuat setelah salah satu Youtuber mengeksposnya di media Youtube.

Unggahan itu sudah ditonton hingga 476 ribu kali.

Walhasil, banyak awak media yang kemudian datang untuk menengok dan menyambangi wilayah tersebut.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News