PDIP Ajak Partai Demokrat Dukung Ganjar Pranowo, Hasto: Arab Saudi dan Iran Saja Bisa Bersatu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dengan segala kerendahan hati, PDIP kembali mengajak Partai Demokrat bergabung untuk mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ajakan itu diutarakan oleh Sekjen PDIP Hasto Karistiyanto berdasarkan permintaan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Dikutip dari Tribunnews.com pada Jumat (9/6/2023), Hasto mengatakan Puan Maharani juga membuka ruang bagi Partai Demokrat untuk bekerja sama.

"Dengan Demokrat, Mbak Puan juga membuka ruang," kata Hasto di markas PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dia mencontohkan ketika di Timur Tengah yakni antara Iran dan Arab Saudi bisa bersatu atas campur tangan Tiongkok.

"Ini mengapa kita tidak bersatu atas kesadaran kita terhadap kepentingan bangsa dan negara dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang," ujar Hasto.

Baca juga: Alasan Hary Tanoe Pilih Dukung Ganjar Pranowo Ketimbang Sahabatnya Prabowo Subianto

Karenanya, Hasto menerangkan dengan kerendahan hati PDIP menawarkan Demokrat untuk bekerja sama mengusung Ganjar.

"Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerja sama. Apalagi Pak ganjar itu diterima luas," ucapnya.

Terlebih, kata dia, elektabilitas Ganjar sebagai capres semakin naik dalam waktu 50 hari setelah diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bayangkan baru dalam waktu 50 hari setelah diumumkan, langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 7 bulan, 9 bulan. Artinya apa yang diputuskan Ibu Mega itu sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat," ungkap Hasto.

Politisi Demokrat buka suara

Partai Demokrat buka suara adanya dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (Capres) dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Sebelumnya, PKS juga mengaku sempat diimingi jabatan di pemerintahan dengan syarat tidak mengusung Anies di Pilpres 

Upaya itu menurut Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, sebagai bukti bahwa dinamika politik saat ini sedang tinggi.

"Kalau dinamikanya luar biasa karena banyak sekali hal-hal yang yang mencoba untuk agar Anies ini tidak bisa berlayar," kata Herman kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023)

Upaya penjegalan itu menurut Herman, diterapkan baik kepada Anies Baswedan secara langsung ataupun kepada partai politik pendukung.

Salah satunya yakni dengan mengajak, partai yang ada di Koalisi Perubahan untuk keluar dari koalisi tersebut agar perolehan Presidential Threshold 20 persen tidak tercapai.

"Artinya, bisa ancaman terhadap Anies-nya, bisa terhadap partai-partai koalisi yang ditarik keluar sehingga tidak mencukupi presidential threshold," kata dia

Bahkan, Herman tidak memungkiri kalau Partai Demokrat juga sempat ditawari untuk keluar dari Koalisi Perubahan.

Hanya saja, Herman tidak membeberkan secara detail bentuk ajakannya itu. Dirinya hanya menyatakan kalau itu sudah bukan rahasia lagi

"Ancaman itu ada, ajakan itu ada, tentu ini sudah menjadi rahasia publik bagaimana Demokrat juga ada komunikasi politik dengan beberapa partai yang sudah disampaikan juga ke publik bahwa ada ajakan-ajakan (keluar Koalisi Perubahan)," kata dia.

Hanya saja, setiap upaya ajakan untuk menjegal Anies Baswedan itu tidak pernah terwujud

Baca juga: Hasto Bantah PDIP Terlibat Upaya Pencegalan Anies Maju Pilpres: Kami Tahu Sakitnya Dihambat

Sebab menurut dia, seluruh partai politik yang ada di Koalisi Perubahan memiliki etika politik yakni bekerjasama mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Tetapi niatan dan keinginan Partai Demokrat bersama partai koalisi untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negeri ini ada. hal hal yang sudah baik dan ini juga bisa menjadikan lompatan besar dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, kesejahteraan ke depan," kata dia

Sebelumnya, isu narasi penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut mulai terasa.

Hal itu diakui Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu ini

PDIP bantah terlibat 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab kecurigaan sejumlah pihak perihal adanya upaya menggagalkan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Hasto menegaskan, PDIP tidak pernah terlihat melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Hasto merespons pertanyaan wartawan atas tuduhan kubu Anies lewat Juru Bicaranya Sudirman Said.

“PDI Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” kata Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas III PDIP hari ketiga, Kamis (8/6/2023).

Hasto pun menjelaskan maksud belajar dari sejarah itu.

Baca juga: Pilpres 2024, Direktur Eksekutif IPI Sebut Erick Thohir Cocok Dampingi Bacapres PDIP Ganjar Pranowo

Dia bercerita ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihambat kepemimpinannya di PDI di era Orde Baru.

Saat itu bahkan kantor partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserang pada 27 Juli 1996.

Artinya karena pernah merasakan sakitnya dihambat, PDIP takkan mungkin melakukan tindakan demikian kepada pihak atau orang lain.

Namun dari pengalaman itu juga, Hasto mengatakan pihaknya belajar bahwa upaya menghambat demikian tidak akan pernah sukses jika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan kepada rakyat.

Ini bermakna bahwa jika saja calon pemimpin seperti Anies mau bergerak mengakar ke rakyat, seharusnya tak perlu ada ketakutan akan penjegalan.

“Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar,” ucap Hasto.

Baca juga: AHY Ingin Bacawapres Anies Baswedan Segera Diumumkan Agar Tim di Lapangan Sat-set Kerja Politik

Hasto juga menyampaikan setiap pemimpin akan menghadapi segala macam ujian.

Karena itu dia mengingatkan berpolitik itu harus berpegang pada keyakinan dan kinerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hasto pun menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga banyak mendapat rintangan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian menjadi capres dan akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Ketika kita lihat pengalaman dari Pak Jokowi. Ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden, begitu banyak penjegalan.

Tetapi sikap dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan PDI Perjuangan itu kan selalu percaya pada jalan keyakinan. Bahwa ketika politik itu berbasis kinerja, ketika politik itu mampu menyerap aspirasi rakyat, dan dituangkan di dalam narasi kemajuan, maka itu mendorong rakyat untuk bergerak bersama,” ujar Hasto.

“Terjadi bonding (ikatan dengan rakyat, red), kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Menurut dia, wajar jika setiap pemimpin akan menghadapi segala bentuk ujian.

Terlebih jika sosok pemimpin itu mempunyai prestasi.

Namun bisa saja muncul upaya pencitraan ‘seakan-akan diganjal padahal faktanya tidak’, agar mendapat perhatian.

“Pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan dengan ujian, tapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian,” ungkap Hasto.

Politikus Yogyakarta ini menyampaikan, PDIP tak akan melakukan upaya penjegalan tersebut.

Karena sebenarnya rakyat sendiri yang akan menilai sosok calon pemimpin ke depannya, kualitas kerja dan ketulusan hatinya.

Hal itu pun berlaku, termasuk terhadap kepada Anies.

“Ya buat apa kami melakukan ganjalan? Karena rakyat sudah menceritakan kinerjanya (Anies,red). Sumur resapan yang tidak membawa manfaat, misalnya.

Lalu apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta, tidak dilanjutkan (Anies). Rumah untuk penggemblengan anak-anak agar punya suatu kemajuan (tidak dilanjutkan, red), pelebaran sungai mencegah banjir itu tidak dilakukan.

Sehingga ketika sosok itu (Anies, red) tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar,” jelas

PKS digoda jabatan di Pemerintahan

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS buka suara terkait adanya godaan jabatan untuk menarik dukungan dari Bakal Capres Anies Baswedan.

Sebelumnya Jubir tim delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said menuding pemerintah memberikan tawaran jabatan untuk PKS jelang Pilpres 2024.

Menurut Sudirman Said, tawaran jabatan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Dikutip dari Tribunnews.com, PKS tidak menampik adanya godaan jabatan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Namun, Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal memastikan kalau PKS sudah tahan uji atas godaan-godaan yang datang dalam upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan.

"Terkait pernyataan dari Pak Sudirman Said tentang bahwa banyak godaan yang dialami oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, termasuk di PKS ada godaan jabatan, ada godaan uang ini tentu saja pks sudah teruji," kata Iqbal saat dimintai tanggapannya, Kamis (8/7/2023).

Salah satu hal bukti kalau PKS tetap tahan uji itu yakni soal posisi partai pimpinan Akhmad Syaikhu yang hingga kini tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.

Tak hanya itu, komitmen PKS untuk terus bekerjasama dengan Partai Demokrat dan NasDem di Koalisi Perubahan juga menjadi salah satu bentuk tahan uji itu.

Baca juga: Sudirman Said Beberkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Elektabilitas Harus Tinggi

"Sampai saat ini PKS tegak lurus berada di luar pemerintahan dan PKS saat ini fokus kepada deklarasi pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya dan ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagaimana PKS bisa kuat, bisa tangguh," kata Iqbal.

Tak cukup di situ, PKS juga kata dia sudah melewati berbagai rayuan sejak awal mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Sebab kata dia, dalam menentukan capres tidak mudah, harus melalui mekanisme musyawarah majelis syura yang dihadiri 99 orang dan harus memiliki mekanisme yang ketat dan prasyarat yang kuat sehingga sulit untuk digoyahkan.

"Jadi dalam konteks statement Pak Sudirman Said, PKS sudah melewatinya dan kami saat ini tegak lurus untuk bersama Anies Baswedan untuk bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan," tukas Iqbal.

(Wartakotalive.com/Tribunnews.com)