Tak Melulus Bahas Pilpres 2024, Rakernas III PDIP Bikin Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rakernas III PDI Perjuangan (PDIP) merumuskan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan Zero orang miskin di tahun 2023.

Ketua DPP PDIP yang juga Steering Committee Rakernas III PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pada hari kedua Rakernas dilakukan pengerucutan dan penajaman, tentang langkah-langkah strategis dan taktis dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Maka dikerucutkan (dalam rapat) dipimpin pak Anas (Abdullah Azwar Anas) dan Ibu Risma (Tri Rismaharini), yang melibatkan para akademis untuk mengkaji, bahwa kita semuanya berkomitmen, PDIP berkomitmen untuk mendukung dan merealisasikan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia," kata Djarot dalam konferensi di sela Rakernas III PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023) malam.

Djarot menegaskan, dari Rakernas III PDIP ini, semakin jelas bahwa partai pimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berjuang untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, pasal 34 ayat 1 "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Oleh Negara."

Baca juga: Jokowi di Rakernas III PDIP Imbau Tekan Kemiskinan Ekstrem, Ini yang Bakal Dilakukan Ganjar Pranowo

"PDI Perjuangan berjuang betul-betul tahun 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kita juga membuat peta jalan bahwa pada tahun 2034 Indonesia betul-betul zero orang miskin," tegas Djarot.

Apa yang diperjuangkan PDIP ini, lanjut Djarot, merupakan amanat konstitusi dan cita-cita dari Bung Karno ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

"Indonesia merdeka tidak boleh ada orang miskin. Maka seluruh tiga pilar partai bergerak serentak, bergotong royong dengan seluruh komponen Masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Tekan Angka Kemiskinan, Pelaku UMKM di Jakarta Timur Difasilitasi Pelatihan Digital Marketing

Mantan Wali Kota Blitar itu juga menyebut, PDIP bergerak bersama pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan anggaran yang betul-betul berpihak pada orang miskin.

"Seluruh tiga pilar partai, petugas partai harus merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak kepada orang miskin," ujarnya.

"Kebijakan anggaran yang berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan anggaran yang berpihak pada memberdayakan masyarakat miskin," tegas Djarot.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News