Jokowi di Rakernas III PDIP Imbau Tekan Kemiskinan Ekstrem, Ini yang Bakal Dilakukan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo gelar rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem setelah mendapat imbauan dari Presiden Jokowi di Rakernas III PDIP.

Editor: PanjiBaskhara
Warta Kota/Yulianto
Foto: Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo 

WARTAKOTALIVE.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Dia memerintahkan seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah melaporkan seluruh intervensi, yang sudah dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

"Saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat" paparnya Ganjar Pranowo, Rabu (7/6/2023).

Langkah cepat yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Rakernas III PDIP di Jakarta, Jokowi menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Terkait hal itu, Ganjar Pranowo meminta perangkat daerah provinsi koordinator intervensi P3KE untuk segera selesaikan verifikasi faktual hasil verval kabupaten.

Sehingga, lanjut Ganjar Pranowo akan diperoleh data faktual kebutuhan intervensi/bantuan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian serta kebutuhan anggaran intervensi.

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo minta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya).

Baik yang sudah direalisasikan/diterima bantuannya maupun masih rencana/proses.

“Kebutuhan PKE yang progres capaiannya masih rendah, segera melakukan intervensi pada tahun 2023 secara masif"

"Dengan optimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pembiayaan non Pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR),” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga meminta provinsi validasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada.

Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.

"Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ" jelas Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo menambahkan kabupaten diminta untuk membentuk Sekretariat PKE prioritas.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved