Pengamat Sebut 3 Kesalahan Cara Pikir Jokowi Saat Cawe-cawe di Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi blak-blakan akan tetap cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya adalah ke arah positif demi bangsa dan negara.

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai ada 3 kesalahan mendasar dari jalan pikiran Jokowi ketika menyebut dirinya cawe-cawe capres dalam Pemilu 2024 demi kepentingan negara.

"Pertama, Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang Presiden bahwa Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam konteks pemilu Presiden sesungguhnya sedang menjalankan dua fungsi itu sekaligus yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan," ucap Ubedilah dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

Ia menyebut Pemilu merupakan agenda negara sekaligus agenda pemerintahan.

Sebagai agenda negara Pemilu harus diadakan sesuai jadwal lima tahunan karena itu perintah konstitusi UUD 1945.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe di Pilpres, Hensat: Penasaran Jagonya Dikalahkan Anies Baswedan di Pilkada DKI

"Sebagai agenda pemerintahan maka penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai prinsip dan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," imbuhnya.

Menurutnya, dengan alasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks pemilu Presiden hanya berfungsi untuk menjamin jalannya Pemilu sesuai agenda dan azas dan prinsip-prinsipnya.

"Sebab secara moral politik kenegaraan dalam konteks Pemilu posisi Presiden itu melekat pada dirinya pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ASN diwajibkan netral sebagai tanggungjawab pegawai negara, maka Presiden semestinya ia menjalankan fungsi lebih moralis (netral) dibanding ASN dalam proses Pemilu. Itulah yang kemudian disebut salah satu ciri negarawan," ungkapnya.

Ia menuturkan apabila Presiden sudah cawe-cawe dalam Pemilu (tidak netral) maka seluruh ASN berpotensi besar akan tidak netral.

Bahkan, katanya bisa jadi TNI-Polri juga akan ikut tidak netral. Sehingga hal tersebut akan sangat berbahaya dalam demokrasi.

Kemudian, kata dia, yang kedua Jokowi salah memahami praktik politik kenegaraan saat ini.

Baca juga: PDIP: Memang Sudah Seharusnya Jokowi Cawe-cawe di Pilpres

Padahal sudah dicontohkan Megawati dan SBY sebelumnya bahwa urusan capres-cawapres dalam konteks Pemilu itu adalah urusan Partai politik.

"Jadi cukup partai politik saja yang sibuk urusan capres-cawapres, bukan Presiden. Sebab itulah yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945 pasal 6A bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum," papar dia.

"Ini maknanya urusan capres-cawapres itu urusan Partai Politik bukan urusan Presiden. Apalagi Jokowi dalam PDIP hanya sekedar Petugas Partai bukan Ketua Umum Partai Politik. Ketua Umum Partai saja jika menjabat sebagai Presiden sebelum Pemilu ia harus tetap netral. Kesalahan Jokowi dalam konteks ini sibuk membuat koalisi KIB dan sibuk urus Musra (Musyawarah Rakyat) untuk mencari calon Presiden," tambahnya.