Bermasalah di Desa Cidokom, Rudy Susmanto Berharap Program Samisade Tetap Dilanjutkan

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap program Satu Miliar Satu Desa dari Pemerintah Kabupaten Bogor tetap dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 ini.

Hal itu diungkapkan Rudy usai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cubinong, Kamis (25/5/2023).

"Bicara tentang bantuan infrastruktur keuangan desa Samisade, kami di DPRD Kabupaten Bogor sangat mendukung program ini untuk tetap dilaksanakan dan dilanjutkan," kata Rudy.

Menurut dia, program Samisade ini sangat bagus untuk peningkatan infrastuktur desa di Kabupaten Bogor.

"Saya pikir program ini cukup sukses memperbaiki infrastruktur jalan desa di Kabupaten Bogor dalam dua tahun terakhir," ucap Rudy.

Baca juga: 128 Pasutri di Bogor Jalani Isbat Nikah, Pasangan Termuda-Tertua Dapat Voucher Bulan Madu ke Puncak

Terkait gagalnya pelaksanaan Samisade di Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, pada tahun anggaran 2022 lalu, Rudy menilai hal ini tidak bisa menjadi gambaran kegagalan program ini.

"Ada 416 desa di Kabupaten Bogor. Kalaupun ada permasalahan di satu desa, saya yakin tidak menjadi gambaran untuk 415 desa lainnya," papar politisi Partai Gerindra ini.

Menurut dia, kalau ada Samisade yang berjalan tidak baik, maka akan diserahkan kepada pihak terkait.

"Kalau yang berjalan cukup baik, kita apresiasi. Jangan sampai satu desa yang tidak baik, seakan-akan 416 desa tidak baik. Kita serahkan ke aparat hukum kalau ada pelanggaran," papar Rudy.

Untuk mengatasi kegagalan dalam program Samisade, dia mendesak agar Pemkab Bogor memberikan pelatihan kepada perangkat desa.

"Anggaran Samisade tersebut harus diiringi dengan anggaran pelatihan bagi aparat desanya," imbuhnya.

Baca juga: Memprihatinkan, Infrastruktur Madrasah dan Sekolah Negeri di Kabupaten Bogor Timpang

Wakil Sekjen Partai Gerindra ini mengungkapkan ada banyak kepala desa dan staf desa baru di Kabupaten Bogor yang membutuhkan pelatihan dan bimbingan.

"Sebenarnya mereka tidak punya niatan yang jahat. Tetapi ketika diberikan anggaran, mereka lupa atau tidak memahami urusan administrasi pertanggungjawabannya seperti apa," papar Rudy.

Karena itu, dia mendesak Pemkab Bogor, khususnya Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (DPMD) agar tidak hanya memberikan anggaran Samisade tetapi juga pelatihan bagi aparat desa.

"Jadi kami berharap program tetap dilanjutkan tetapi program pelatihan bagi aparat pemerintah desa lebih digalakkan dan dimaksimalkan lagi," tandas Rudy.