Viral Media Sosial

Sudah Terjadi Sejak Era Anies, PSI Heran Penyerobotan Fasum di Pluit Dibiarkan,Ada Keterlibatan ASN?

Tayang: Kamis, 18 Mei 2023 16:56 WIB

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki

Sudah Terjadi Sejak Era Anies, PSI Heran Penyerobotan Fasum di Pluit Dibiarkan,Ada Keterlibatan ASN?

Tangkapan video instagram

Kasus bangunan ruko serobot lahan fasilitas umum (fasum) saluran air dan bahu jalan di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terus berlanjut. Bahkan, Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riyan Prasetya (batik) sempat viral usai video cekcok dengan pemilik ruko (kaos biru) beredar di sosial media.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana merasa heran atas kasus ruko menyerobot saluran air dan jalan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pasalnya, kasus tersebut sudah terjadi sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tepatnya sejak 2019 lalu.

Terkait hal itu, William meminta Pemerintah DKI Jakarta untuk menindak pelanggaran bangunan ytang terjadi.

Termasuk soal adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus tersebut.

“Kalau ada dugaan-dugaan seperti itu tentunya kami juga meminta tindakan tegas kepada oknum yang mungkin jadi bagian dari masalah tersebut,” kata William pada Kamis (18/5/2023).

“Oleh karena itu DKI Jakarta juga harus turun tangan untuk menyelidiki, dan melakukan fungsi pengawasan yang ada di DKI Jakarta,” lanjut William yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Ketua RT 11/RW 03 Pluit, Riang Prasetya menunjukkan sejumlah bangunan ruko di wilayahnya yang menyerobot bahu jalan hingga lahan irigasi. (Warta Kota/M Rifqi Ibnumasy) (warta kota/m rifqi ibnu masy)

William mengaku, akan berkoordinasi dengan Inspektorat DKI Jakarta terkait hal ini.

Koordinasi dilakukan untuk mengecek dugaan keterlibatan oknum ASN dalam kasus tersebut.

“Saya sendiri sebagai anggota Komisi A ingin melakukan komunikasi dengan Inspektorat untuk memperjelas masalah ini karena sudah keluar juga masalah di media sehingga perlu ada tindakan dari Inspektorat untuk melakukan klarifikasi kepada ASN-ASN di Jakarta,” jelas William.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta juga harus memberikan klarifikasi kepada publik. Hal ini dilakukan untuk menjawab keraguan publik mengenai pengawasan ASN terhadap aset-aset milik daerah yang ada di wilayah Jakarta.

Selain itu, klarifikasi juga diperlukan agar tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah tidak menurun. William juga mengapresiasi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan mengecek persoalan itu lewat Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

“Ini harus segera dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta melalui perangkat yang harus mereka aktifkan yakni Inspektorat sebagai institusi internal yang melakukan pengawasan di pemerintah, harus ditindak,” katanya.

William mengaku sudah berkomunikasi dengan Satpol PP terkait hal tersebut. Sejauh ini Satpol PP menyatakan kesiapannya untuk melakukan tindakan tegas jika ruko tersebut terbukti melanggar.

“Saya kira Pak Gubernur juga harus memberi signal ketegasan itu kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan ataupun beliau mau turun sendiri ke sana, menurut saya suatu hal yang sangat baik,” jelasnya.

Jangan Kalah Sama Pengusaha, Anggota Dewan Minta Pemprov DKI Segera Bongkar Ruko Mewah di Pluit

Satpol PP DKI Jakarta harus bersikap tegas membongkar bangunan di atas saluran air di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang sempat viral di media sosial.

Pembongkaran dilakukan jika keberadaan bangunan tersebut melanggar aturan yang ada.

“Kalau dia (pemilik) nggak ada izin ya dibongkar saja langsung, ngapain pusing, saya berharap ini Satpol PP ada ketegasan. Satpol PP kan salah satunya dalam mengawal (aturan dan kebijakan pemerintah),” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah pada Selasa (16/5/2023).

Ida mengatakan, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) harus mengecek persoalan itu di lapangan.

DCKTRP melihat kondisi bangunan, DPMPTSP mengecek perizinan bangunan, sedangkan Satpol PP mengeksekusi bangunan jika terbukti melanggar sementara DCKTRP.

“Saya berharap DPMPTSP dan Satpol PP untuk segera turun ke sana menyelesaikan. Jangan permasalahannya semakin runcing, semakin melebar, mereka segera turun ke lapangan untuk mencari solusi yang terbaiknya seperti apa,” jelasnya.

“Tiga dinas ini harus berfungsi bergandengan bergandengan menyelesaikan kasus yang ada di Pluit,” sambung perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain tiga dinas tersebut, kata dia, Lurah juga harus berperan aktif mengawasi aset-aset pemerintah daerah.

Jika menemukan bangunan yang melanggar aturan, Lurah harus berani menegur bahkan meminta Satpol PP untuk membongkarnya.

“Saya berharap Pak Heru (Pj Gubernur DKI Jakarta) juga menginstruksikan semua Wali Kota agar menugaskan seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di DKI Jakarta untuk memantau, melihat lagi apakah ada bangunan liar yang akan dibangun atau tidaknya,” katanya.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2

Sumber: Warta Kota