Cak Imin: Saya Yakin Partai Golkar Tidak akan Mendukung PDIP

Usai tiba, Cak Imin pun langsung disambut oleh Boediono dan langsung berjabat tangan di kediamannya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan mengunjungi kediaman Wakil Presiden ke-11 Boediono, di Jalan Mampang Prapatan XX, Jakarta Selatan, hari ini Rabu (17/5/2023).

"Betul, jam 10.00 pagi ini," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat hubungi, Rabu (17/5/2023).

Adapun agenda pertemuan tersebut, merupakan silaturahin dan meminta masukan serta nasihat terkait perkembangan ekonomi global dan menimba pengalaman menyongsong Pemilu 2024.

Jika Gagal Jadi Cawapres Prabowo, Cak Imin Bakal Geser ke Anies

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut peluang Muhaimin Iskandar menjadi pendamping Prabowo masih cukup besar.

Wacana menduetkan Prawabo dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak akan berpengaruh banyak pada posisi Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar.

Namun jika ternyata Prabowo pada akhirnya memilih Airlangga, hampir dipastikan Cak Imin akan meninggalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Koalisi ini memang dibesut oleh PKB dan Gerindra. Cak Imin kemungkinan akan memilih bergabung dengan Koalisi  Perubahanuntuk Persatuan (KPP).

Koalisi ini digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebabai bakal calon presiden.

"PKB berpotensi keluar dari KKIR sebagai bentuk protes keras terhadap perilaku Gerindra, untuk selanjutnya bisa berpeluang bergabung ke Koalisi Perubahan,” kata Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Pasalnya, PKB dan Gerindra telah sejak lama berkoalisi.

Cak Imin sejak awal juga terang-terangan menunjukkan ambisinya sebagai calon RI-2.

Oleh karenanya, jika bukan Muhaimin yang dipilih jadi cawapres Prabowo, sangat mungkin dia dan PKB kecewa dan bermanuver.

Kecuali, jika Prabowo dan Gerindra mampu menawarkan kompensasi logistik politik yang setimpal sebagai “harga” yang harus dibayar karena Imin urung menjadi cawapres.