Sempat Bikin Gaduh, Dukcapil DKI Bantah Nonaktifkan E-KTP Warga yang Sudah Tak Tinggal di Jakarta

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awalludin membantah soal penonaktifan E-KTP warga DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta pada Juni 2023.

Menurutnya, penonaktifan E-KTP warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta masih tahap rencana.

Namun, Disdukcapil DKI Jakarta sedang melakukan pendataan terhadap penduduk yang sudah tidak tinggal di wilayah DKI Jakarta. 

"Kebijakan penonaktifan KTP bagi warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta tersebut tidak berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota pada tahun 2024," katanya Rabu (3/5/2023). 

Kebijakan ini sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Baca juga: Ganjar Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi e-KTP, Relawan Sebut Ada Muatan Politis: Ada Apa Ini?

Demi menjalankan aturan hukum tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta No. 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

"Ini merupakan upaya penertiban administrasi kependudukan di mana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara de facto tinggal di wilayah DKI Jakarta," jelasnya.

"Kepadatan penduduk saat ini sudah tidak terkendali yang berdampak pada masalah sosial, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran/tenaga kerja, dan lingkungan," sambung Budi.

Baca juga: WNA Suriah dan Ukraina di Bali Palsukan Dokumen Agar Bisa Dapat KTP Indonesia

Menurutnya, dengan menertibkan administrasi kependudukan pihaknya bakal lebih mudah memberikan bantuan sosial ke warga DKI Jakarta.

Sehingga, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan akurat ke warga tak mampu.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, ada sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di wilayah DKI Jakarta dan angkanya akan terus berkembang," terangnya. 

Budi melanjutkan, data ratusan ribu itu ia dapatkan dari laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir yang telah dicocokan dan diverifikasi di lapangan.

Baca juga: Golkar dan PKB Buka Peluang Usung Sosok Prabowo-Airlangga atau Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024 

Ketua RT/RW memiliki wewenang mengusulkan penonaktifan KTP warga yang sudah tidak berdomisili di wilayahnya. 

"Disdukcapil DKI Jakarta memang melibatkan RT/RW untuk proses pelayanan pindah dan datang penduduk DKI Jakarta," ungkapnya.