AHY Singgung Sistem Demokrasi Alami Kemunduran, Meributkan Sistem Pemilu yang Tak Perlu Diubah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal adanya upaya sejumlah pihak untuk mengutak atik sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang saat ini berlaku. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh AHY usai lakukan pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023) malam.

AHY menjelaskan, bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan, seperti soal perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konsitusi (MK). 

 "Demokrasi akhir-akhir ini mundur menghadapi tantangan serius. Sistem politik yang diutak atik untuk mengubah sesuatu yang tidak perlu diubah," ujar AHY. 

Baca juga: Partai Demokrat dan Partai Golkar Buka Peluang Koalisi, AHY: Kita Ingin Melakukan Perubahan

Kemudian, AHY mengatakan, soal sistem sistem pemilu tersebut yang masih belum jelas. 

Kemudian, ia menegaskan pihaknya menolak perubahan sistem pemilu, Sebab perubahan tersebut merupakan hal yang fundamental dan telah keluar dari akal sehat.

"Kita tidak ingin mundur dengan perubahan sistem yang sangat fundamental. Ini keluar dari akal sehat kita. Mari kita kawal agar jangan terjadi perubahan yang kita harapkan bersama," ujar AHY. 

Diketahui, delapan fraksi parpol di DPR menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. 

Delapan fraksi itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan delapan elite parpol yang digelar beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ganjar Pranowo Disambut Ribuan Ulama dan Warga Lebak, Teriakan "Ganjar Presiden" Menggema

"Setelah dikeluarkannya rilis itu, pertama kemarin adalah atas komunikasi, jadi atas komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan fraksi masing-masing."

"Setelah tanggal 3 Januari kepada pimpinan partai politik, maka delapan partai politik, ketua umum-ketua umumnya sepakat, untuk melakukan pertemuan yang sudah terjadi pada tanggal 8 Januari di Hotel Dharmawangsa."

"Dari pertemuan itu juga kemudian disepakati dan kemudian juga diberikan arahan kepada masing-masing fraksi lagi untuk melakukan langkah-langkah," beber Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Doli mengatakan, Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemilihan langsung, terutama dalam pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilihan legislatif.

Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang, tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan partai politik.

"Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita Indonesia, perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya, dan keterlibatan institusi partai politik yang tetap harus dijunjung."

"Rakyat kita pun juga sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara demokrasi seperti itu," ucapnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News