Serahkan ke Anies Baswedan Pilih Cawapres di Pilpres 2024, AHY: Ada Piagam yang Sudah Ditandatangani

Salah satu upayanya adalah memenangkan Anies dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Terlebih, lanjut AHY, Anies sudah mendapatkan bantuan dari tim kecil KPP untuk mencari pasangannya.

"Ini adalah sebuah ruang, bukan hanya akomodasi, tetapi juga ruang yang sangat penting bagi semua yang terlibat dalam proses panjang ini. Mudah-mudahan hasil yang terbaik" pungkasnya.

Diketahui KPP baru akan melakukan deklarasi besar setelah figur cawapres terpilih.

Saat ini, salah satu kandidat yang dianggap berpotensi menjadi cawapres Anies adalah AHY.

Meski begitu, Partai Demokrat menyatakan akan mematuhi nota kesepakatan pembentukan KPP.

"Menunggu itu baik, menunggu momen yang pas, dan Partai Demokrat akan taat pada perjanjian, pada piagam tersebut" tutur Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, Sabtu.

Bakomstra Partai Demokrat: Partai Politik Boleh Gabung ke Koalisi Perubahan Asal Tidak Minta Syarat

Ada kabar, ketua umum partai politik (Parpol) ingin bergabung ke Koalisi Perubahan yang digagas bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem.

Soal kabar itu, Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, sebut sejauh ini Koalisi Perubahan terbuka untuk partai manapun yang pengin bergabung.

"Demokrat terbuka dengan semua pihak yang ingin merapat dan bergabung bersama Koalisi Perubahan," katanya Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).

Meski terbuka, kata Herzaky Mahendra Putra, namun Koalisi Perubahan menginginkan adanya kesamaan visi misi dan juga platform dari partai politik yang pengin bergabung.

Kesamaan yang dimaksud yakni, sama-sama perjuangkan perubahan dan perbaikan sebagaimana cita-cita yang dibawa oleh koalisi tersebut.

"Selama memiliki visi misi, platform, semangat yang sama-sama memperjuangkan perubahan dan perbaikan," kata dia.

"Bagaimanapun, harapan rakyat begitu kuat akan perubahan dan perbaikan. Wajar saja jika koalisi perubahan menjadi magnet bagi parpol-parpol lain," sambung Herzaky.

Dengan begitu, Herzaky seraya mengenyampingkan adanya kabar ketua umum partai politik yang pengin bergabung Koalisi Perubahan dengan membawa syarat.

Adapun syarat yang dimaksud yakni, menempati kursi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan maju di Pilpres mendatang.

"Jadi, jangan dibalik. Mau bergabung dengan kami, lalu malah memberikan syarat. Minta ini itu. Apalagi untuk urusan cawapres sudah jelas. Kami tidak ingin berandai-andai soal Cawapres lagi," kata dia.

Kata Herzaky, perihal cawapres, sejauh ini Koalisi Perubahan sudah sepakat untuk menetapkan kriteria.

Sementara untuk keputusannya kata dia, akan diserahkan secara langsung kepada Anies Baswedan selaku calon presiden yang nantinya akan diusung.

"Karena sudah ada kesepakatan dalam koalisi. Pertama, kriterianya sudah ditetapkan bersama dalam koalisi. Kedua, keputusannya diserahkan kepada Bacapres," tukas Herzaky.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan ada partai politik (parpol) yang ingin bergabung dengan bakal Koalisi Perubahan.

Sohibul menyebut parpol tersebut siap bergabung dengan bakal Koalisi Perubahan dengan catatan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

"Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung (di Koalisi Perubahan) tetapi ingin jadi cawapres (Anies)," kata Sohibul di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Namun, Sohibul menuturkan sejauh ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengusulkan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres Anies.

Lalu, Partai NasDem usulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Demokrat adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah," ujarnya.

Sementara di luar itu, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Direktur Wahid Institute yang juga aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid.

"Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," ungkap Sohibul.

Sementara, Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengakui sempat berkomunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa.

Sugeng menyebut Khofifah Indar Parawansa merupakan salah satu dari sekian tokoh yang dikomunikasikan Partai NasDem untuk menjaring cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Ibu Khofifah adalah salah satu dari sekian tokoh yang memang juga kita berkomunikasi," katanya.

Sugeng mengatakan pihaknya akan terus-menerus berkomunikasi dengan semua pihak hingga waktunya cawapres Anies Baswedan ditentukan.

Namun, dia memastikan cawapres yang dipilih nantinya berdasarkan kehendak rakyat dan tentunya berpotensi bawa kemenangan.

"Nanti ada pendekatan-pendekatan khusus terhadap orang atau person-person tertentu. Memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya, bagi Pak Anies, bagi pemenangan, bagi bagaimana jalannya pemerintah ke depan," ujar Sugeng.

Sugeng menambahkan cawapres Anies Baswedan merupakan nantinya kejutan, sebab menunggu kompetitor.

"Sekali lagi kami tekankan tolong dibocorkan, enggak mungkin. Ini bagian dari ya moment of surprise," ungkapnya.

"Kenapa? Kita melihat tadi disebutkan termasuk Bung Willy (Ketua DPP Partai NasDem) persoalan toko sebelah itu loh," sambung Sugeng.

Safari Politik Anies akan Libatkan NasDem, Demokrat dan PKS

Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said menuturkan peluang Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies untuk Baswedan untuk melakukan safari politik semakin luas.

Lantaran, kini dua partai lainnya sudah resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres untuk Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, tim kecil terdiri dari tiga partai pengusung Eks Gubernur DKI Jakarta itu yakni NasDem, Demokrat, dan PKS.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers Deklarasi Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

"Lagi dirancang (safari politik) karena masing-masing partai punya jadwal. Sekretariat mencoba merancang dan mungkin tidak harus di satu kota bertemu bertiga. Karena misalnya gantian hari ini bertemu dengan NasDem dan besok lagi di daerah lain ketemu Demokrat," jelas Sudirman.

"Tentu saja setelah ini akan berjalan terus (safari politik) dan kalau dulu di awal-awal selalu menyelenggarakan partai Nasdem karena mendeklarasikan terlebih dahulu."

"Sekarang sudah bisa berbagi waktu. Jadi bisa bersama-sama setiap ke daerah akan berusaha ke kader atau simpatisan yang sudah terbentuk," ungkap dia.

Diketahui, piagam deklarasi Koalisi Perubahan telah ditandatangani oleh tiga ketua umum.

Yaitu secara berurutan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Telah ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dilengkapi Presiden PKS Ahmad Syaikhu," ungkapnya.

Ia menyebut dengan piagam itu secara formal tiga partai secara bulat mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024-2029.

Adapun dalam konferensi pers terkait piagam koalisi ini, dihadiri oleh Sudirman Said, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf. 

Duet Prabowo-Ganjar kemungkinan terwujud jika Anies tak terbendung

Duet maut Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo tampaknya tak mudah terwujud di Pilpres 2024.

Apalagi elektabilitas kedua figur itu tetap kuat dan berada di atas Anies Baswedan.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (21/3/2023) malam.

"Kalau menurut saya terlalu dini untuk digabungkan," ujarnya.

Menurut Burhanuddin, wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo maupun sebaliknya muncul pada November 2022.

Ketika itu elektabilitas Anies melejit dan mengancam Ganjar yang duduk di urutan pertama.

Namun, belakangan, sejumlah hasil survei justru menunjukkan elektabilitas Anies turun cukup tajam, sedangkan Prabowo naik.

"(Penyebab) naiknya (elektabilitas) Pak Prabowo salah satunya adalah mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto," kata Burhanuddin.

Berkaca dari situasi itu, menurut Burhanuddin, menduetkan Ganjar dengan Prabowo merupakan opsi terakhir bila elektabilitas Anies kembali melejit dan mengancam keduanya.

"Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Prabowo, pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president's men," kata Burhanuddin.

Wacana duet Prabowo dan Ganjar pada Pilpresu 2024 jadi perbincangan hangat belakangan ini.

Desas-desus itu bermula dari momen keakraban keduanya bersama Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya berpeluang mendukung Ganjar pada pilpres mendatang.

Asalkan, dalam kontestasi itu Ganjar berpasangan dengan Prabowo, sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang ‘45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Berbeda dengan Gerindra, PDIP menyiratkan penolakan atas wacana duet Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kader partainya harus ditempatkan di kursi calon RI-1.

"Ya, kader dari PDIP (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Kendati demikian, Hasto menyatakan, PDIP tidak akan berjuang sendirian pada Pemilu 2024.

PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, dengan syarat kandidat capres harus dari partai banteng.

“Terkait dengan calon presiden, sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat hari ulang tahun PDIP yang ke-50, PDIP akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, duet Prabowo dengan Ganjar bisa saja terjadi pada Pemilu 2024.

Adapun hal ini menanggapi soal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa apapun masih bisa terjadi Pilpres 2024, termasuk terbentuknya duet tersebut.

Menurutnya, jika duet itu bisa terwujud dipastikan merupakan hasil kesepakatan antara tiga king maker, yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.

"Jadi pernyataan Pak Hasto menegaskan bagi saya di 2024 apapun bisa terjadi. Kalau duet Prabowo-Ganjar terwujud ya tentu pastinya hasil kesepakatan Megawati dengan Prabowo dan Jokowi," ujar Adi.

"Ini kan tiga king maker yang sangat bisa menentukan soal siapa yang bisa berduet. Apakah Prabowo-Ganjar, atau Ganjar-Prabowo. Kan itu-itu saja," lanjutnya.

Menurut Adi, Ganjar merupakan kader PDIP yang mana soal pencapresan masih menunggu restu Megawati.

Di sisi lain, Jokowi juga terlihat memiliki kecenderungan politiknya kepada Ganjar.

"Begitu pun dengan Prabowo Subianto. Hikmah positifnya mungkin kalau betul pasangan Prabowo- Ganjar ini direstui, bisa maju di 2024, hasil dari beberapa simulasi survei memang cukup leading pasangan ini," jelas Adi.

Dia pun menilai, sosok Ganjar dengan Prabowo bisa saling melengkapi dari sisi elektabilitas.

Adi mencontohkan, elektabilitas Prabowo lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kelemahan itu dapat ditutup oleh elektabilitas Ganjar yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemudian, elektabilitas Ganjar lemah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

Kondisi ini bisa ditutupi oleh elektabilitas Prabowo di ketiga daerah.

"Makanya pasangan ini kuat, sangat kuat gitu ya dan sangat memungkinkan untuk pertarungan politik. Yang paling rumit memang bagaimana sikap politik PDIP dengan usulan duet Prabowo-Ganjar itu. Apa pun judulnya ya PDIP pemenang pemilu," ungkap Adi.

"Ganjar elektabilitasnya lebih kuat dari Prabowo. Pada level itu tentu agak rumit cara menjelaskannya tapi kan kalau elite bersepakat, sudah berkongsi ya selesai semua urusan," tambahnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

(Wartakotalive.com/M37/Yolanda Putri DewantiTribunnews.com/Wahyu Aji/Rizki Sandi Saputra)