Pilpres 2024

Bukber Partai NasDem, Ada Surya Paloh, Anies Baswedan, AHY, Airlangga Hartarto dan JK Duduk Semeja

Acara buka puasa bersama Partai NasDem dihadiri Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto dan Jusuf Kalla.

Editor: PanjiBaskhara
Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Acara buka puasa bersama Partai NasDem dihadiri Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto dan Jusuf Kalla. Foto: DPP Partai NasDem menggelar Buka Puasa Bersama (Bukber) di Ballroom NasDem Tower, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/3/2023). 

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar buka puasa bersama (Bukber) di NasDem Tower, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, acara buka puasa bersama Partai NasDem tersebut dihadiri sejumlah elite partai politik (parpol).

Acara bukber Partai NasDem dihadiri Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Bukber ini juga dihadiri eks Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Baca juga: AHY Hadiri Acara Buka Puasa Bersama dengan Partai NasDem, Anies Baswedan Datang?

Baca juga: Politisi Partai Nasdem Soroti Kenaikkan Bahan Pokok Jelang Ramadan Bikin Susah Rakyat

Baca juga: Partai NasDem Bela Anies Baswedan, Minta PDIP Tak Bandingkan Pembangunan di Surabaya dengan Jakarta

Mereka tampak duduk di satu meja besar yang berbentuk lingkaran.

Selain itu acara ini juga dihadiri sejumlah elite Partai Demokrat yakni Sekjen Teuku Riefky Harsya, Waketum Benny K. Harman.

Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili Sekjen Habib Aboebakar Alhabsyi.

Hadir juga Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi.

Partai NasDem menggelar acara buka puasa bersama atau bukber di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

 

Sebagai informasi, NasDem telah menandatangani piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan PKS dan Demokrat.

Perwakilan Anies di tim kecil rencana Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan dengan teken MoU itu artinya ketiga partai itu memutuskan mendukung Anies.

"Telah ditandatanganinya piagam Koalisi Perubahan. Intinya adalah dengan piagam itu maka secara formal, kolektif, ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024," paparnya Sudirman saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Sudirman akui, piagam Koalisi Perubahan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Piagam ini secara berturut-turut telah ditandatangani Paloh, AHY, dan dilengkapi oleh pimpinan PKS Ahmad Syaikhu," ujarnya.

Anies Baswedan Dekati Tokoh NU

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siradj tidak mempermasalahkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) jadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Diakui KH Said Aqil Siradj tak masalah jika Anies Baswedan mendekati tokoh NU untuk berpasangan dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Ya boleh-boleh saja masa enggak boleh mau dekat siapa, dekat siapa," ucap KH Said Aqil Siradj di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada Sabtu (25/3/2023).

Meski begitu, KH Said Aqil Siradj enggan berbicara lebih jauh mengenai sosok tokoh NU yang layak menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Menurut KH Said Aqil Siradj, hal tersebut merupakan urusan politik.

"Itu masalah politik, saya enggak bisa jawab," ujar KH Said Aqil Siradj.

Seperti diketahui, Perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said akui, tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipilih untuk menjadi cawapres untuk mendampingi Anies.

Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

Anies Baswedan Dinilai Sulit Hindari Politik Identitas

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono merespons argumen Anies Baswedan yang sulit menghindari politik identitas di ajang Pilkada atau Pilpres.

Menurut Totok, argumen itu tak bisa diterima karena kandidat pemimpin negara adalah seorang negarawan yang berpendidikan tinggi, dan tahu mana yang buruk dan mana yang baik bagi sebuah bangsa.

Lain halnya, kata Totok, jika peserta Pilpres atau Pilkada itu orang awam yang memiliki pendidikan rendah.

"Peserta pemilu calon negarawan, mana yang baik mana yang buruk dia bisa memperhitungkan ‘oh kalau saya menggunakan ini nanti akan memancing ya, polarisasi,’" kata Totok saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

"Nah itulah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dari calon kepala negara, dan rakyat akan menilai apakah calon pemimpin, calon negarawan ini menggunakan cara cara yang baik atau tidak" tambahnya.

Namun, Totok mengakui, isu politik identitas yang juga berkaitan dengan SARA memang paling mudah untuk digunakan dalam kontestasi pemilu.

Menurut Totok, identitas merupakan sebuah pemberian dari yang maha kuasa, sehingga hal itu tidak bisa ditolak dan melekat dalam diri pribadi masing-masing orang.

Namun sebagai pribadi, lanjutnya, siapa saja bisa memilih menggunakan identitas yang melekat ini untuk mencari perbedaan atau berbuat hal-hal baik.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga dia menilai politik identitas tak bisa dihindari.

"Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender," ucap Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (17/3/2023) malam.

Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai NasDem itu, Anies juga sebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku.

Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku.

Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyesali pandangan Anies Baswedan soal politik identitas.
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyesali pandangan Anies Baswedan soal politik identitas. (Wartakotalive/Alfian Firmansyah)

 

Pernyataan Anies itu pun tak sejalan dengan pandangan MUI soal toleransi beragama.

Ketua MUI Abdullah Jaidi ingin elit politik memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan menyebar kedamaian dan persatuan, bukan isu perpecahan, sementara Anies mengakui sulit menghindarinya.

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia telah masuk dalam tahun politik, karena itu bulan Ramadan ini sangat berbeda.

"Di tahun-tahun politik ini agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia," ujar Abdullah saat jumpa pers di Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Abdullah pun menekankan pentingnya persatuan dan mengingatkan persaudaraan di Indonesia kini telah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Abdullah juga menekankan agar umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kesalehan ibadah.

"Tidak sekadar kita laksanakan ibadah puasa, tapi kesalehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin yang butuh bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rizki Allah SWT," ucapnya.

Pandangan Pengamat

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, menilai pernyataan Anies Baswedan, soal politik identitas tak bisa terhindar bakal memperkuat hal tersebut dalam pertarungan di Pilpres 2024.

Ujang bicara bagaimana hal yang ada dalam politik identitas, yakni kesukuan atau etnisitas, akan muncul usai pernyataan Anies tersebut

"Masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau entitas golongannya sendiri, pasti orang Sunda akan mendukung orang Sunda, orang Jawa akan mendukung orang Jawa, orang Arab akan mendukung orang Arab," kata Ujang.

Namun, Ujang mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan orang beretnis tertentu akan memilih paslon dari etnis lain.

"Tergantung tingkat kesukaan publik, dari suku masing-masing terhadap capres-cawapres itu ya pasti akan mengemuka soal politik identitas soal kesukuan itu," katanya.

Ujang menilai selama perbedaan itu masih dalam tahap yang wajar, hal tersebut tidak masalah.

"Oleh karena itu saya melihat pertarungan etnisitas mungkin akan mengemuka sebagai bagian dari politik identitas yang akan muncul di Pilpres 2024,"

"Tapi ya tadi nilai kesukuan itu tentu dalam kerangka keindonesiaan dan semuanya terangkum berada dalam naungan kebinekaan dan keindonesiaan," katanya.

Soal pernyataan Anies tersebut, Ujang mengatakan bahwa mungkin saja akan berdampak negatif pada Anies sendiri, tetapi tak menutup kemungkinan justru akan menguntungkan.

"Selama kalau isunya etnisitas itu positif kan Anies kakeknya keturunan Arab pahlawan nasional juga dan itu secara etnis juga positif, jadi jangan menstigma keturunan arab itu enggak bener," katanya.

"Soal etnisitas itu memang enggak sederhana. Kita harus melihat secara positif apapun sukunya baik Anies, Prabowo, Airlangga, Ganjar. Apapun latar belakangnya mereka semua tetap Indonesia," tandasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

(Tribunnews.com/Fersianus Waku/Fahdi Fahlevi/Wartakotalive.com/Valentino Verry)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved