Jejak Karier Yani Wahyu Purwoko, Wali Kota Jakbar yang Didepak Heru Budi, Dikenal Dekat dengan Anies

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko resmi dicopot oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono 

Diketahui, posisi Yani  digantikan oleh Uus Kuswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta. 

Menanggapi hal tersebut, sang Wali Kota Jakarta Barat yang dilantik saat masa kepemimpinan Anies Baswedan itu menyebut jika pencopotan dirinya adalah karena rotasi jabatan. 

Hal itu diketahui saat Wartakotalive.com menanyakan alasan Yani tak lagi menjabat jadi Wali Kota Jakarta Barat dan digantikan oleh Uus. 

"Tour of duty," ujar Yani saat dihubungi, Selasa (21/3/2023).

Di sisi lain, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut banyak warna politik dari pencopotan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, termasuk Yani Wahyu Purwoko selaku Wali Kota Jakarta Barat sejak 2021 oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Baca juga: Sosok Yani Wahyu Purwoko, Wali Kota Jakbar yang Didepak Heru Budi, Puji Anies sebagai Pemimpin Keren

Diketahui, posisi Yani kini digantikan oleh Uus Kuswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta. 

"Saya melihat memang warnanya lebih banyak politis ya," ujar Trubus saat dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (21/3/2023).

Menurutnya, ada indikasi bahwa pencopotan 20 pejabat Pemprov DKI Jakarta, termasuk Yani Wahyu Purwoko itu terkait dengan gelaran Pemilu 2024 mendatang. 

Baca juga: Diancam Tak Dipilih Gubernur Lagi, Ridwan Kamil Gerak Cepat, Akan Perbaiki 71 Ruas Jalan Rusak

"Jadi lebih ke warna politik karena ini kaitannya menjelang 2024, kemungkinan dia (Pj Heru) harus memenangkan salah satu kandidat atau partai tertentu," ucap Trubus. 

Pasalnya, kata Trubus, selama ini tak ada masalah pelayanan publik di Jakarta Barat saat Yani menjabat.

Sementara sebuah perpindahan jabatan, lazimnya dilakukan apabila seorang pejabat tak menjalankan tugasnya dengan baik atau terjadi permasalahan krusial yang tidak bisa teratasi.

"Karena sesungguhnya pelayanan publiknya sudah berjalan baik selama ini. Jadi dalam konteks pelayanan publik itu kan sebenarnya enggak ada masalah," kata Trubus.

"Jadi idealnya, perpindahan itu karena ada faktor misalnya layanan publik yang bermasalah atau kurang optimal. Jadi ada semacam ukuran-ukuran yang sudah ditentukan," imbuh dia.

Ia mencontohkan, misalnya seperti tak mampunya seorang Wali Kota mengatasi banjir, macet, atau masalah sosial lain yang sangat krusial seperti pungli.