Pilpres 2024
Anies Sebut Ada Menko Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Pengamat: Mengarah ke Luhut
Anies Baswedan mengkritik ada menteri koordinator (menko) terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi, singgung Luhut?
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator (menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.
Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.
Hal itu dikatakan Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) lalu.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pernyataan Anies soal menko tersebut mengarah ke Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sempat memunculkan isu perubahan konstitusi.
Baca juga: Bawaslu Ingatkan Sosialisasikan Parpol Peserta Pemilu 2024 Bukan Orang yang Mau Nyaleg
"Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).
Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, tercatat ada empat menteri koordinator.
Selain Luhut, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara, Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu.
Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun, tidak secara masif.
Baca juga: Anies Kunjungi Masjid Al Akbar Surabaya, Guntur Romli: Ini Bukti Pengerahan Massa Bukan Jumatan
Sebaliknya, Luhut berkali-kali menyinggung kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia pernah bicara soal big data hingga kemungkinan Presiden Joko Widodo menjabat lebih lama.
"Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pun tahu, sudah rahasia umum, cuma mereka tidak ada yang berani menunjuk langsung nama menko itu, dan ini saya memprediksi mengarahnya ke sana, ke LBP," ucap Ujang.
Lagi pula, dari keempat menteri koordinator, Luhut dinilai punya kekuatan paling besar di internal pemerintahan.
Purnawirawan jenderal itu juga merupakan sosok yang amat dekat dengan Presiden Jokowi.
Sehingga, Ujang yakin, pernyataan Anies soal menko yang bicara soal perubahan konstitusi ditujukan buat Luhut. Ujang menambahkan, sentilan Anies tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian publik, khususnya kalangan yang kontra terhadap pemerintah.
Baca juga: Legislator DPRD DKi Mimta Panitia Tegas Pada Panitia Rencana Formula E 2024 di Sudirman
Ini tak lepas dari upaya Anies meningkatkan elektabilitas mengingat eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu telah mengantongi tiket sebagai kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Dengan menyinggung ada menko yang ingin mengubah konstitusi itu Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda, sudah muak. Di situlah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik," tutur Ujang.
Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Namun, dia tak secara gamblang mengungkap sosok yang dimaksud.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.
Baca juga: Anies Baswedan Diminta Bawaslu RI Ikuti Aturan Penyelenggaraan Pemilu dalam Melakukan Sosialisasi
"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuhnya.
Anies menyebut, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.
Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.
“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sebut Ada Menko Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Anies Singgung Luhut?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/11592541/sebut-ada-menko-terang-terangan-ingin-ubah-konstitusi-anies-singgung-luhut. Penulis : Fitria Chusna Farisa Editor : Fitria Chusna Farisa
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.