Selain Minta KPU dan Bawaslu Independen, AHY Ingatkan Polisi, TNI dan BIN Netral dalam Pemilu 2024

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk berisikap dengan independen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

"Kami juga berharap kepada segenap penyelenggara Pemilu yang kami muliakan khususnya KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen," ucap AHY. 

Menurut AHY, apabila pihak KPU dan Bawaslu independen dalam menjalankan Pemilu 2024, maka kecurangan tidak akan terjadi.

Baca juga: Sindir Pemerintahan Jokowi soal Pengelolaan Uang Pajak, AHY: Kepercayaan Masyarakat Turun

"Jika kondisi itu terjadi InsyaAllah Pemilu kita akan damai karena ada fair play, karena tidak ada kecurangan sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif," ujar AHY. 

Selain itu, AHY juga meminta kepada pihak TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga kejaksaan, agar menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

"Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral baik TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara," tutur AHY. 

AHY juga menegaskan, pentingnya Pemilu 2024 berlangsung secara sportif dan sesuai dengan undang-undang (UU).

"Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku. Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara," ucap AHY

"Pemilu itu milik rakyat, yang berdaulat ya rakyat. Jadi berikan hak rakyat itu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, jangan diganggu," tambah AHY. 

AHY kritik pemerintah soal pengelolaan pajak

Dalam kesempatan sama, AHY juga menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait penggunaan uang pajak yang disetor oleh masyarakat.

AHY  meminta kepada pihak pemerintah, untuk meyakinkan rakyat terkait penggunaan uang pajak.