Partai Kebangkitan Bangsa Mengaku Optimis Mengusung Cak Imin Sebagai Calon Presiden di Pilpres 2024

"Gus Muhaimin lahir dari pesantren, cucunya Mbah Bisri Syansuri (salah satu pendiri Nahdlatul Ulama), kurang apa?"

"Beliau lahir dan besar dari dunia aktivis sebagai ketum PB PMII, bukan seorang pedagang yang nanti akan dagang negara atau yang disebut oligarki. Bukan," ujarnya.

Selain itu dikatakan Gus Jazil, Cak Imin juga merupakan sosok yang memiliki pengalaman utuh di dalam politik.

"Tunjukkan kepada saya di Indonesia saat ini siapa tokoh yang memiliki pengalaman politik utuh seperti Gus Muhaimin? Bisa diadu. Beliau 32 tahun sudah menjadi wakil ketua DPR RI."

"Kemudian menjadi menteri, wakil ketua MPR, juga menjadi ketum partai yang bukan partai kecil. Lengkap."

"PKB ini pernah terjadi masalah dan di bawah konsolidasi beliau, sekarang angkanya 10 persen, kenapa kita minder calonkan beliau sebagai capres," tandasnya.

Kata Cak Imin Soal Perjanjian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara terkait dengan perjanjian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Bacapres Anies Baswedan.

Diketahui sebelumnya pihak Partai Gerindra mengungkapkan bahwa Anies Baswedan pernah membuat perjanjian dengan Prabowo Subianto tentang Pilpres 2024.

Saat itu, Anies Baswedan berjanji tidak akan maju Pilpres 2024 apabila Prabowo maju. Perjanjian itu juga disaksikan oleh Fadli Zon.

Terkait hal tersebut PKB yang kini menjadi partai koalisi Gerindra di Pilpres 2024 buka suara.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerahkan permasalahan tersebut ke dua belah pihak.

"Itu urusan internal kedua belah pihak ya, kita enggak tahu," kata Cak Imin di lokasi acara Ijtima Ulama Jakarta di kawasan Cikini, Kamis (2/2/2023) dikutip dari Tribunnews.com.

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan adanya perjanjian antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan, soal pemilihan presiden (Pilpres).

Namun, Dasco mengatakan perjanjian tersebut bersifat internal dan tak bisa dikonsumsi publik.