Sri Mulyani Nilai Harta Ayah Mario Dandy Doesn't Make Sense, Tidak Masuk Akal

Tak berhenti sampai di situ,  Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatannya dan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk melakukan penyelidikan, terutama terkait harta yang bersangkutan yang berjumlah fantastis.

Baca juga: Gara-gara Kasus Dandy-Rafael, Netizen Kompak Tak Mau Bayar Pajak-Takut Dana Pajak Buat Beli Rubicon

Selain itu, Sri Mulyani juga mengecam gaya pamer kemewahan di lingkungan Kemenkeu

Adapun menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 31 Desember 2021, kekayaan Rafael tercatat mencapai Rp 56,1 miliar.

Harta Rafael hampir empat kali lebih tinggi dari Dirjen Pajak Suryo Utomo, bahkan nyaris setara dengan Sri Mulyani.

Menurut LHKPN KPK, harta Suryo tercatat sebesar Rp 14,45 miliar per 31 Desember 2021.

Sementara harta Sri Mulyani yang sebesar Rp 58,04 miliar menurut LHKPN KPK per 31 Desember 2021, hanya selisih Rp 1,94 miliar dengan nilai harta Rafael.

Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Rafael Alun Trisambodo terkait harta kekayaan pejabat Ditjen Pajak itu, Rabu (1/3/2023) besok, yang dinilai banyak pihak tidak masuk akal.

Rafael Alun Trisambodo adalah ayah Mario Dandy Satriyo pelaku penganiayaan brutal atas David, putra pengurus GP Ansor, hingga koma.

Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo mengundang kecurigaan setelah anaknya Mario Dandy ditetapkan tersangka atas penganiayaan yang dilakukan atas David.

Baca juga: Hari Ini RS Mayapada Akan Jelaskan Kondisi Terakhir David Korban Penganiayaan Mario Dandy

Terkait hal itu, jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Kedatangan rombongan Kemenkeu terkait rencana KPK memeriksa harta kekayaan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati membenarkan pertemuan KPK dan jajaran Kemenkeu.

Dari Kemenkeu, katanya ada perwakilan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Inspektur Bidang Investigasi. Sementara KPK diwakili Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Isnaini.

"Kami konfirmasi bahwa benar hari ini (Senin 27/2/2023-Red) telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan koordinasi untuk pemeriksaan lanjutan. Kami telah menjadwalkan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan kami telah mengirimkan undangan untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu dan akan dilakukan nanti di Gedung Merah Putih KPK," kata Ipi Maryati di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).