Gara-gara Kasus Dandy-Rafael, Netizen Kompak Tak Mau Bayar Pajak-Takut Dana Pajak Buat Beli Rubicon

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus penganiayaan yang dialami David Latumahina, putra Tim Cyber Pengurus Pusat (PP) GP Ansor, Jonathan Latumahina di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Senin (20/2/2023) berbuntut panjang.

Akibat pelaku penganiayaan David Latumahina, Mario Dandy Satriyo, putra Rafael Alun Trisambodo suka pamer harta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI kini tercoreng.

Ditjen Pajak pun diserang masyarakat.

Mereka sepakat untuk tidak membayar pajak karena khawatir dana pajak digunakan untuk membeli rubicon dan harley Davidson layaknya Rafael.

Tercorengnya Ditjen Pajak diakui Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani.

Dirinya pun menyesal atas peristiwa yang terjadi.

Baca juga: Keji, Tak Ingin Ketahuan Pacar Sudah Punya Anak, ART Muda Kubur Bayinya Hidup-hidup di Kramat Jati

Baca juga: Tim Dokter RS Mayapada Update Kondisi David Pasca Koma 5 Hari, Jonathan: Alhamdulillah

Penyesalan itu secara langsung disampaikan Sri Mulyani ketika berkunjung ke Kantor Wilayah Pajak II di Solo, Jawa Tengah.

"Nila setitik bisa merusak susu sebelanga, itulah yang sedang kita hadapi," ungkap Sri Mulyani dalam video yang diunggah @DitjenPajakRI.

"Terjadi erosi kepercayaan kepada kita, kita merasa kecewa, pasti. Marah juga, dikhianati, jelas. Dan saya haqqul yaqin, mayoritas anda semuanya ini adalah pekerja yang betul-betul dedikasinya tinggi," jelasnya.

"Fondasi kita itu kuat, jangan pernah kita juga mau didikte seolah-olah, 'oh ini tipping of the iceberg', ini cuman puncak gunung es, seolah-olah semuanya adalah sama gunung esnya. Nggak, saya nggak percaya itu," bebernya.

"Namun saya juga akan mengatakan kepada kita refleksi, evaluasi," tambahnya.

Baca juga: Viral Wanita Tewas Dicor di Bekasi, Ini Penampakan Lokasi Penemuan Jenazah Sebelum Digali Petugas

Baca juga: Sri Mulyani Peringati Pejabat Hedonis, Fotonya Bersama Komunitas Sepeda Mewah Malah Viral di Medsos

Evaluasi ditegaskannya harus dilakukan.

Pegawai kementerian Keuangan katanya tidak boleh lagi memiliki gaya hidup mewah.

"Kalau selama ini ternyata ada dari jajaran kita yang memiliki gaya hidup (mewah), bahkan dia tidak malu menyampaikan di media sosial dan mulai mempertanyakan, ya kita sebagai institusi memang harus berevaluasi. melakukan evaluasi," ungkap Sri Mulyani.