Khofifah Indar Parawansa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024? Partai NasDem: Dipertimbangkan

Partai Keadilan Sosial (PKS) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bersama ribuan kader pada hari ketiga Rapat Kerja Nasional /rakernas PKS Tahun 2023, Minggu (26/2/2023) lalu.

Deklarasi bersama para kader digelar di Stadion Madya, Senayan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggoro Jati menyambut baik hal tersebut.

"NasDem Jakarta menyambut baik manakala PKS melakukan hal yang serupa dengan kami yakni mulai menyosialisasikan Pak Anies secara masif," ucap Nurcahyo saat dihubungi, Selasa (28/2/2023).

Pria yang karib disapa Yoyok itu menuturkan bahwa masyarakat memiliki hal untuk mengetahui capres ke depannya.

"Bagaimana rekam jejaknya agar rakyat punya waktu untuk mengenalnya sehingga harapannya yang belum tahu menjadi cinta, yang sudah cinta semakin mencintai," imbuhnya.

Ia menuturkan dengan banyaknya warga yang menghadiri safari politik Eks Gubernur DKI Jakarta itu dikatakannya sebagai bentuk harapan akan perubahan.

"Bicara tentang optimisme, dari banyaknya pertemuan yang kami lakukan dengan masyarakat, terasa sekali banyak yang mendukung, mensyukuri dan gegap gempita ingin memenangkan Pak Anies, dan tentunya NasDem sebagai salah satu partai yang mendukung beliau," tutup dia.

Masalah di Jakarta Bukan Tanggung Jawab Anies Baswedan saat Jadi Gubernur

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta ingatkan, berbagai persoalan yang masih melanda di Jakarta bukan tanggung jawab Anies Baswedan sepenuhnya saat menjadi kepala daerah.

Partai pengusung Anies itu menyebut, ada pihak lain yang ikut terlibat dan harus membantu Anies.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mencontohkan, seperti proyek normalisasi dan sodetan Sungai Ciliwung yang mangkrak di era Anies.

Kata dia, diperlukan keterlibatan pemerintah pusat karena sungai tersebut di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Normalisasi dan sodetan Ciliwung bukan cuma tanggungjawab Pemerintah DKI tapi juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat itu cq (casu quo atau dalam hal ini) Kementerian PUPR,” kata MTZ pada Senin (27/2/2023).

MTZ mengatakan persoalan Kampung Susun Bayam (KSB) Jakarta Utara yang masih terkatung-katung, seharusnya bisa dilanjutkan oleh kepala daerah berikutnya.