Pengamat Minta Pemprov DKI Belajar dari Kota Maju yang Gagal Atasi Macet Lewat ERP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Transportasi Indonesia menilai, Pemprov DKI Jakarta harus belajar dari kota maju lainnya dalam penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Hikmah bisa dipetik bukan hanya di kota yang berhasil menerapkan ERP, tetapi yang gagal memberlakukan kebijakan tersebut.

Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia Budi Yulianto, mengatakan kegagalan dan keberhasilan ERP yang terjadi di sejumlah kota besar di dunia dapat menjadi bahan pertimbangan rencana kebijakan itu di Jakarta.

Sebagai contoh penerapan ERP di Kota London, Inggris, yang walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya di Inggris.

“Saya memberikan contoh penerapan ERP di Inggris, yang walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya seperti Birmingham, Cardiff, dan Liverpool,” kata Budi, Jumat (24/2/2023).

Tidak hanya di London, kata dia, negara di Singapura dan Stockholm di Swedia juga berhasil menerapkan ERP.

Baca juga: Pakar Transportasi Kasih Usul Bikin Kebijakan Wajib Naik Angkutan Umum, untuk Atasi Macet di Jakarta

Namun, di sisi lain penolakan ERP terjadi di Hong Kong yang sejak 1983 memperkenalkan ERP, tapi sampai sekarang tidak kunjung dilaksanakan karena ramainya penolakan warga.

Paling terkini, lanjut dia, penolakan ERP juga terjadi di New York, Amerika Serikat saat pemerintah setempat mendapatkan persetujuan dari badan legislatif di kota itu.

Penolakan terbesar terutama datang dari para politisi dari kota-kota penyangga kota New York, seperti New Jersey yang merasa penerapan ERP akan semakin mempersulit hidup warganya yang sehari-sehari bekerja di New York.

Baca juga: Rombongan Wapres Maruf Amin Bikin Macet di Cilandak, Pengendara Teriak Bayar Pajak Enggak Tuh!

“Penolakan dari banyak pihak di berbagai kota tersebut juga mulai bermunculan di Jakarta,” imbuhnya.

Karena itu, Budi meminta kepada Pemerintah DKI untuk menampung masukan dari publik soal ERP.

Langkah itu dilakukan demi memastikan kebijakan ERP dapat mengurai kemacetan di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan,” jelasnya.

Budi mengatakan, pendapat publik sangat diperlukan karena mereka masih menganggap ERP memaksa masyarakat untuk membayar.

Selain itu, publik menganggap tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.