Pengadaan Mobil Listrik Pemprov DKI Jakarta Bikin Tambah Kemacetan dengan Dalih Ramah Lingkungan

Pengadaan 21 Unit Mobil Listrik

Sebelumnya Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta angkat suara terkait wacana penggunaan mobil listrik untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami sedang menyusun regulasi itu. Sebelumnya kan sudah ada Pergub Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas," ujar Kepala BPAD DKI Jakarta, M Reza Pahlevi saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).

Namun, regulasi tersebut sedang direvisi untuk ik pasal-pasalnya. Hal itu dikarenakan harus melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Reza menjelaskan dinas yang sudah terlanjur telah memiliki mobil listrik. Katanya, mobil yang saat ini dipakai oleh SKPD, telah habis masa umurnya.

Oleh sebab itu pula, bakal dilakukan penghapusan. Kemudian, selanjutnya akan ada lelang melalui Kantor Pelanggan Negara.

"Jadi kalau kendaraan dinas sudah enggak dipakai pasti akan dilelang," ucap Reza.

Saat ditanya rencana jumlah pengadaan mobil listrik, Reza menginformasikan tahun ini akan ada 21 unit. Reza pun mengaku anggaran yang dikeluarkan cukup besar, yaitu mencapai Rp 800 juta per unit mobil listrik.

Sementara itu, Reza memastikan unit mobil listrik untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah disediakan.

Untuk penggunaannya kata Reza sedang menunggu revisi terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Pada intinya kata Reza, 21 unit akan difokuskan pengadaannya di tahun 2023 ini. 

"Selain untuk Pak Heru, nanti unit tersebut juga akan digunakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)," kata Reza. (m36) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.