Warga Diminta Buat Laporan Imbas Biaya Sewa Kampung Susun Bayam Capai Rp 1,5 Juta Sebulan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kisruh tarikan biaya Rp 1,5 juta per bulan yang dibebankan kepada warga Kampung Susun Bayam (KSB), mengakibatkan ratusan orang masih tertahan di tenda pengungsian.

Hal tersebut dikarenakan biaya sewa dianggap terlalu tinggi, sehingga tak mampu tertutup oleh mereka yang berpenghasilan rendah. 

Terlebih, rumah-rumah mereka telah tergusur akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Berbagai penolakan dan unjuk rasa pun dilontarkan oleh ratusan eks warga Kampung Bayam, semata agar derita mereka bisa didengarkan dan mendapatkan keringanan biaya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah menyebut jika pihaknya belum bisa menindaklanjuti penolakan tersebut lantaran belum ada laporan yang masuk kepadanya. 

Baca juga: Wali Kota Jakarta Utara Lempar Tanggung Jawab pada Jakpro Soal Calon Penghuni Kampung Susun Bayam

"Komisi D belum dapat laporan resmi dari warga Kampung Bayam yang sudah dijanjikan oleh gubernur yang lama, jadi saya belum bisa menindaklanjuti laporan tersebut," ujar Ida saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin (20/2/2023).

Kendati begitu, Ida memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan warga segera apabila perwakilan dari mereka melayangkan laporan tersebut ke Komisi D DPRD DKI Jakarta.

"Kecuali ada warga yang memang memberikan laporan kepada Komisi D akan ditindaklanjuti, itu yang pasti," jelas Ida.

Menurut Ida, warga belum mengeluhkan apapun kepada pihaknya mengenai uang sewa bulanan yang menembus angka fantastis tersebut.

Selain itu, kata dia, Komisi D DPRD DKI Jakarta sebenarnya tak terikat kerja sama apapun dengan penanganan masalah tersebut.

Pasalnya, pengoperasian Kampung Susun Bayam seluruhnya ditangani oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan oleh Dinas Perumahan.

"Terkait dengan rusun yang diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam, yang menangani bukan Dinas Perumahan, tapi Jakpro BUMD," jelas Ida.

"Karena BUMD ini bukan mitra dari komisi yang saya pimpin," tandasnya.

Sementara itu, diberitakan Warta Kota sebelumnya, ratusan warga eks Kampung Bayam yang terdampak karena penggusuran akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) masih menghuni tenda pengungsian.

Perwakilan dari Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB), Sherly menyampaikan setidaknya terdapat 123 kepala keluarga yang belum diberikan izin untuk menempati Kampung Susun Bayam.

Baca juga: Biaya Sewa Rp 1,5 juta perbulan, Warga Teriak Belum Bisa Tempati Kampung Susun Bayam

"Tapi yang benar-benar terdampak sekali itu ada sekitar 75 kepala keluarga," ujar Sherly saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).

Sherly menjelaskan alasan belum bisa masuk ke Kampung Susun Bayam karena tidak adanya kesepakatan antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan para warga terkait dengan harga sewa.

Ia mengaku pada 24 November 2022 lalu, PT Jakpro meminta harga sewa Kampung Susun Bayam sebesar Rp 1.500.000 per bulan.

"Tentu angka segitu sangat kecil bagi kami rakyat kecil ini. Bayangkan saja, penghasilan lansia yang mayoritas sebagai pemulung saja paling hanya Rp 715.000 per bulan," ucap Sherly.

Kemudian kata Sherly, rata-rata penghasilan masyarakat usia produktif di sana berkisar Rp 1.500.000 per bulan.

"Masak iya gaji kami sepenuhnya untuk bayar tempat tinggal kami. Kan enggak mungkin," kata Sherly.

Sherly menyampaikan keinginan harga sewa Kampung Susun Bayam sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Ia pun mengatakan dari PT Jakpro telah melakukan survei kemampuan bayar masyarakat. Namun menurut Sherly itu percuma, karena tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan.

"Kami itu inginnya kisaran mungkin Rp 150.000 per bulan ya. Nominal itu seharusnya yang paling besar," pungkas Sherly.

"PT Jakpro pernah memberikan rilis katanya sudah ada kesepakatan dengan kami. Tapi kenyataannya, belum ada kesepakatan apapun," tegasnya. (m40)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.