Isu Penundaan Pemilu 2024, Adian Napitupulu: Enggak Usah Ditunda, Kecuali Ada Situasi Luar Biasa

WARTAKOTALIVE.COM - Isu penundaan Pemilu 2024, membuat Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) buka suara.

Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut mencuat saat pandemi Covid-19 yang sempat mewabah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pena 98 Adian Napitupulu akui, Pemilu 2024 nanti tetap dilaksanakan sesuai jadwal lima tahunan.

"Kita rasa Pemilu sesuai konstitusi saja. Enggak usah ditunda-tunda, kecuali ada situasi luar biasa," kata Adian saat konferensi pers di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Baca juga: Waketum PKB: Dengan Segala Hormat, Izinkan Saya dan PKB Terus Lanjutkan Wacana Penundaan Pemilu

Baca juga: Megawati: Sebagai Ketua Partai Saya Tegas Katakan No! Tak Ada Penundaan Pemilu Sama Sekali

Baca juga: Laskar Ganjar-Puan: Pernyataan Luhut soal Big Data Penundaan Pemilu bikin Situasi Makin Meruncing

Adian Napitupulu menambahkan, saat ini pihaknya sedang fokus membangun kriteria calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Dia mengungkapkan penundaan Pemilu 2024 tidak perlu dibahas kembali, karena mencoreng demokrasi.

"Saya nggak mau lari dari konteks itu (penundaan Pemilu). Saya mau membahas kriteria. Sebab, kita nggak bahas ini satu jam selesai, tetapi sekian lama digodok literasinya," ujarnya.

Selain itu, Adian mengaku pihaknya mempelajari banyak literasi soal penyelesaian konflik, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan politik identitas.

Dia mengatakan pihaknya tidak ingin Capres 2024 yang diusung memiliki latar belakang yang buruk kepada masyarakat.

"Ini sekian lama kita buat. Kita cari literasinya, kita belajar bagaimana penyelesaian konflik. Pelanggaran HAM, misalnya di Afrika Selatan, kita belajar Nelson Mandela."

"Kita belajar bagaimana kemudian simposiun tentang politik identitas di Wina tahun 1994. Kita coba mencari, kita elaborasi berhari-hari, berminggu-minggu,” kata Adian.

“Jadi, kita berharap negara ini tidak dipimpin oleh 1-2 orang, karena harusnya dipimpin oleh konstitusi," imbuhnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menegaskan, Pemilu 2024 tidak bakal ditunda.

Pemilu 2024, kata Mega, harus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali."

Baca juga: Kalah Cepat dari Kejagung Bongkar Mafia Minyak Goreng, KPK Bilang Usut Perkara Bukan Perlombaan

"Tetap berjalan dengan apa adanya," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022)

Megawati mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan pemilu tidak akan ditunda.

Wacana penundaan pemilu, menurut Mega, permainan politik.

Baca juga: Polri Pastikan Tak Ada Cekpoin dan Pemutarbalikkan Kendaraan Saat Arus Mudik Lebaran Tahun Ini

"Udah tegas-tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan. Kurang apa lagi? Tapi itu kan permainan politik," tuturnya.

Megawati menyampaikan, pemerintah saat ini harus fokus menangani pemulihan situasi negara yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia khawatir penundaan pemilu bakal mengganggu agenda pemerintah yang lebih besar, yakni menyejahterakan rakyat.

Baca juga: Dewas KPK Belum Tahu Jumlah Rombongan Lili Pintauli yang Difasilitasi Pertamina Tonton MotoGP

Oleh karena itu, Megawati menekankan, wacana penundaan Pemilu 2024 tak akan terealisasi.

"Kurang apa lagi? Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Maaf beribu maaf, apalagi bulan puasa."

"Tapi karena ini hal yang penting bagi siapa? Kita semua," ucap presiden kelima RI itu.

Dalang Penundaan Pemilu

Hingga saat ini, masih ramai diperbincangkan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

Tak hanya pemilu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode saja, juga turut menggema di tengah masyarakat.

Melihat fenomena tersebut, seorang Politikus Muda Partai Golkar, Riko Lodewijk Lesiangi langsung angkat bicara.

Riko Lodewijk Lesiangi menyebut wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden semakin kebablasan.

Riko Lodewijk Lesiangi juga menilai cara-cara membangun opini publik tersebut sangat merugikan Partai Golkar.

Pasalnya hal itu menyerang dan menyudutkan dua tokoh senior di Partai Beringin, yakni Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ketua Umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar yang juga Menko Marves Luhut Binsar, disebut sebagai dalang penghianat wacana penundaan pemilu."

"Saya justru menuding balik aktor utamanya Hasto Sekjen PDIP, serta Masinton yang telah jadi pelopor utama pasti ada kepentingan khusus yang telah di jalankan oleh elite PDIP," ujar Riko Lodewijk, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/4/2022).

Riko Lodewijk menerangkan, Airlangga Hartarto maupun Luhut Binsar Pandjaitan sudah banyak berbuat banyak untuk bangsa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kata Riko, kedua sosok tersebut tentu layak diberikan apresiasi.

"Hanya dua tokoh Golkar yang selalu di berikan kepercayaan mengemban jabatan khusus menandakan Jokowi mempercayai kualitas kapasitasnya."

"Politikus bermental seperti itu tidak membangun serta memberikan contoh ke generasi muda politik demokrasi yang beretika dan beradab," terang Riko Lodewijk.

Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung soal menteri yang memberikan komentar tentang urusan yang di luar kewenangannya.

Kata Hasto jika ada seorang menteri yang berkomentar yang ada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), termasuk tanggapi isu penundaan pemilihan umum (pemilu), maka artinya dia tak memahami Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Hasto tidak menyebut nama menteri yang dimaksud.

Namun, dia minta supaya para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ikut mendorong soal wacana penundaan pemilu.

Ia juga mengingatkan para menteri untuk bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

(Tribunnews.com/Naufal Lanten/Reza DeniWartakotalive.com)