Laskar Ganjar-Puan: Pernyataan Luhut soal Big Data Penundaan Pemilu bikin Situasi Makin Meruncing

WARTAKOTALIVE.COM -- Suhu politik di Indonesia mulai memanas akhir-akhir ini. Hal itu dipicu tentang wacana penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik.

Terlebih pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal big data penundaan pemilu yang membuat situasi semakin meruncing.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) Mochtar Mohamad alias M2 saat acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat LGP dan Brigade LGP di Graha SS Grand Galaxi, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/4/22).

"Pertengahan tahun analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu," ujar Mochtar.

Menurut pria yang akrab disapa M2 ini, Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya yang melontarkan pernyataan soal penundaan pemilu 2024, karena bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan juga membuat suhu politik semakin memanas.

"LBP perlu di reshuffle. kalau tidak, bisa jadi Pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun 2022," tegasnya.

Baca juga: Luhut Disebut Masinton Pasaribu Sebagai Brutus Istana, Deklarator Barnas : Sangat Tidak Elok

Untuk mengantisipasi itu, kata M2, Laskar Ganjar-Puan (LGP) akan membentuk Brigade LGP 2 batalyon di semua daerah yang dimulai dari Bekasi, dimana target per Kota atau Kabupaten ada 1 batalion yang terlatih.

"Di Bekasi masing-masing 600 orang pasukan. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insha Allah April, Mei selesai terbentuk," jelasnya.

Baca juga: LUHUT Ogah Buka Big Data Tunda Pemilu, saat Debat dengan BEM UI di Depok

Baca juga: Demokrat Heran, Bukannya Dapat Sanksi karena Bikin Marah Jokowi, Luhut Malah Dikasih Jabatan Baru

Baca juga: Masinton Minta Bahlil dan Luhut Direshuffle karena Suarakan Tunda Pemilu, Anggap Berwatak Tirani

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma mengatakan, pihaknya perlu melindungi semua aset kekayaan negara.

Sebab katanya jangan sampai karena investasi dapat merugikan negara.

"Kita perlu lindungi aset kekayaan negara, diharapkan BPK dan KPK perlu mengevaluasi Kerjasama investasi (KSI) dengan asing dan jangan sampai merugikan negara," tandasnya.